Pantau Flash
Penerimaan Bea Keluar Nikel Ekspor Melonjak Akibat Larangan Ekspor
13 Aliran Kepercayaan Sesat Tumbuh di Bekasi
PSSI Tak Tahu Keberadaan Simon McMenemy saat Ini
DPR RI pada BI: Jangan Sampai Penggunaan Uang Digital Jadi Money Creation
Timnas U-22 Indonesia Ditahan Iran 1-1

Anggota Komisi III DPR: Capim KPK Hadapi Masalah Besar di Internal

Anggota Komisi III DPR: Capim KPK Hadapi Masalah Besar di Internal Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (Foto: Antara)

Pantau.com - Anggota Komisi III di DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, calon pimpinan KPK periode 2019-2023 menghadapi persoalan besar yang ada di internal lembaga tersebut, misalnya penentuan status tersangka berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan.

"Tugas capim KPK ke depan, dia harus menyadari ada persoalan besar di KPK, yaitu internal. Tidak mungkin bisa bekerja baik kalau internalnya tidak benar," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: KPK Surati DPR Rekam Jejak Capim Firli, Komisi III: Kenapa Baru Sekarang?

Ia menilai ada banyak persoalan di internal KPK yang muncul ke publik sehingga DPR membentuk Pansus Angket KPK melakukan penyelidikan atas tugas dan kewenangan KPK.

Masinton mencontohkan oknum pimpinan, penasihat, dan juru bicara KPK menyampaikan persoalan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Namun, Komisi III DPR telah mengonfirmasi kepada anggota KPK Alexander Marwata.

"Tadi Komisi III DPR menanyakan tentang konferensi pers terhadap mantan Deputi Penindakan KPK, ternyata tidak melalui mekanisme yang berlaku di KPK. Bahkan, tiga pimpinan KPK yang lain tidak tahu ada konferensi pers tersebut," ujarnya.

Masinton mengatakan bahwa di internal KPK juga terdapat friksi-friksi, itu terkonfirmasi dari pernyataan Alexander Marwata bahwa sebuah perkara diputuskan berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan KPK.

Menurutnya, seharusnya menyangkut nasib dan status hukum seseorang, tidak boleh diputuskan berdasarkan voting, tetapi harus objektif melihatnya yaitu alat bukti yang dicari.

"Itu fungsinya penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan alat bukti bukan voting. Itu menampakan beberapa asas dalam penyidikan dan penyelidikan tidak dipatuhi secara hukum acara," tandasnya.

Baca Juga: Waketum Gerindra: Ada Dana Ratusan Miliar untuk Lemahkan KPK!

Politikus PDIP itu menilai tidak boleh menentukan status tersangka seseorang berdasarkan voting atau suara terbanyak. Kalau itu dilakukan, mencerminkan bobroknya kondisi di internal KPK namun dipersepsikan baik kepada publik.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: