Pantau Flash
Sri Mulyani Klaim Kenaikan Cukai Rokok untuk Sebuah Keseimbangan
Jojo Terhenti di Babak Pertama China Open 2019
Donald Trump Klaim AS Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang
Setelah Presiden World Bank, Kali Ini Presiden ADB Mengundurkan Diri
Ledakan Bom Tewaskan 24 Orang Dekat Kampanye Presiden Afghanistan Ashraf

Apa Perlu Pemerintahan Jokowi Jilid 2 Bentuk 2 Kementerian Baru (Lagi)?

Headline
Apa Perlu Pemerintahan Jokowi Jilid 2 Bentuk 2 Kementerian Baru (Lagi)? Jokowi (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo memastikan bakal membentuk kementerian baru. Namun ia tak menyebut sektor yang bakal diurus kementerian itu.

Sejumlah kementerian baru disebut bakal dibentuk dalam pemerintahan periode kedua Jokowi. Namun pendirian kementerian itu didesak berbasis kajian dan pembagian tugas yang matang.

Wacana ini keluar dari Joko Widodo sendiri pada Rabu (14 Agustus 2019) kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Jokowi menyebut akan menggabung dan membuat nomenklatur kementerian baru.

Baca juga: Bela Ustad Abdul Somad, #KamiBersatuBersamaUAS Trending Topik di Twitter

Pada hari yang sama, di hadapan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan lembaga baru itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

Menurut pengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, pembentukan lembaga baru berpotensi menyedot anggaran negara. Lina mengatakan kebijakan itu harus didasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

"Jangan sampai ada perekrutan pegawai besar-besaran padahal lembaga yang ada belum dioptimalkan," ungkapnya, seperti lansir BBC.

Baca juga: Ketua MPR: UU Buatan DPR dan Pemerintah Banyak yang Salahi UUD 1945

"Kementerian baru artinya pembuatan logo baru, kantor baru, struktur baru. Itu nilainya besar," kata Lina.

"Kalau lembaganya belum ada, boleh dibuat tapi kalau ada buat apa?" tuturnya.

Pada periode pertamanya, Jokowi membentuk beberapa kementerian baru, yang tidak ada pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kemenko Kemaritiman serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk kepemimpinan periode kedua, apakah kementerian ekonomi digital dan kreatif diperlukan?

Jawabannya iya, kata Hizkia Yosie Polimpung, dosen bergelar doktor di Universitas Bhayangkara yang mendalami isu ekonomi digital dan kreatif.

"Itu imperatif atau wajib. Thailand sudah punya. Bikin kementerian itu, tapi mereka harus ditugaskan membuat tata kelola dasar ekonomi digital," ujarnya.

Hizkia menuturkan, ekonomi digital dan kreatif merupakan persoalan kompleks yang urusannya mencakup kewenangan beberapa kementerian.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Konstitusi Harus Menyesuaikan Tuntutan Zaman

Tata kelola dasar disebutnya vital agar kerja pemerintah di sektor ini tidak terpaku pada perhitungan ekonomi semata, tapi juga perlindugan konsumen hingga jaminan tenaga kerjanya.

"Takutnya saat ekonomi digital menjadi gimmick yang mau tidak mau diikuti, kita menjalankannya tanpa pengetahuan mumpuni," tambahnya.

"Saat digital ekonomi merangsek ke seluruh sendi kehidupan, kita tidak punya regulasi proteksi data pribadi, takutnya tanpa disadari publik malah menjadi korban," tuturnya.

"Selama ini nuansanya untuk menjawab tantangan perubahan di era 4.0. Tapi yang harus dipersiapkan dan yang saya tunggu adalah strategi besar nasional untuk sektor ekonomi digital," kata Hizkia.

Share this Post:
Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni
Category
Nasional