Forgot Password Register

Dana Kelurahan dan Desa Dicap Pencitraan, Tim Pemenangan Jokowi: Terserah Mau Bilang Apa

Dana Kelurahan dan Desa Dicap Pencitraan, Tim Pemenangan Jokowi: Terserah Mau Bilang Apa Wakil ketua TKN Abdul Kadir Karding (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengaku pihaknya tak mau ambil pusing terkait kebijakan Presiden Joko Widodo soal pemberitaan kuncuran dana kelurahan yang dinilai hanya sebuah pencitraan jelang Pipres 2019.

"Terserah mau bilang apa itu (dana kelurahan dibilang pencitraan) tidak penting," cetus Karding ditemui dalam acara HUT Partai Golkar ke-54 yang di gelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/10/2018).

Baca juga: Ada Anggaran Rp3 Triliun untuk Dana Kelurahan di RAPBN 2019

Karding menilai, terkait program dana kelurahan yang akan diberikan Jokowi pada 2019 itu menurutnya jawaban dari banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, memang selama ini terjadi beberapa kesenjangan antara desa dan kelurahan.

"Dan selama ini desa-desa tertinggal tidak diperhatikan dan terjadi ketimpangan antara desa dan kelurahan, desa banyak anggaran tapi keluarhan tidak ada anggaran," ungkapnya.

Untuk itu, ia menilai selama perekonomian Indonesia mampu mengucurkan dana tersebut sah-sah saja itu dilakukan. Sebab hal itu merupakan sebuah jawaban atas aspirasi yang disampaikan.

"Kalau sekarang kemampuan ekonomi kita bisa mendorong kesana saya kira tidak masalah sebagai bentuk aspirasi mendorong ekonomi dan pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Program Dana Kelurahan dan Desa Jokowi Dinilai Politis, Moeldoko Pasang Badan

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan adanya dana kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Dana kelurahan dianggarkan Rp3 triliun, pasalnya kata dia selama ini banyak kecemburuan yang meminta dana kelurahan demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks.

"Demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks," ujarnya saat pemaparan di Gedung Banggar, DPR RI, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More