Pantau Flash
Ketua DPRD DKI: 31 Agustus Batas Terakhir Pemprov Urusi Pencari Suaka
Polri Klaim Situasi Papua Barat Kondusif
Kapolda: Kamtibmas Papua Sudah Kondusif dan Aman
Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur
Trump Serang Ford Karena Tak Mendukung Efisiensi Bahan Bakar

Duh, Menteri Sri Mulyani Kena Sentil Jokowi!

Headline
Duh, Menteri Sri Mulyani Kena Sentil Jokowi! Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Instagram/Sri Mulyani)

Pantau.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku telah diberi arahan dari Presiden terkait penurunan pajak korporasi. Menurutnya, untuk penurunan Pajak Penghasilan (PPh) ini perlu dilakukan perubahan undang-undang PPh.  

"Beliau (Presiden) kan memang sudah meminta ya, kita waktu itu juga sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh memang dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh," ujarnya saat ditemui di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Sehingga kata dia, saat ini sudah dilakukan kajiannya termasuk juga dari sisi hukumnya yang saat ini masih dalam proses. Ia mengatakan saat ini masih digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Soal Uang Tambahan 12 Triliun Dolar AS, Maksudnya?

"Jadi, proses untuk pembuatan RUU ini kita dari sisi persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan, kita juga sudah membuat beberapa hitungan, preparation nya dan tentu proses legislasinya harus didorong. Karena kan sekarang ini kita masih juga mencoba untuk push reform UU KUP, UU PPH,dan UU PPN, yang UU KUP sekarang sudah ada di DPR," sambungnya.

"Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut."

Selain itu kata dia, pihaknya juga harus menggelar diskusi kembali terkait beberapa kebijakan ini bersama seluruh jajaran kabinet untuk memperhitungkan aspek lainnya.  

"UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, saat ini memang banyak yang sedang dalam proses penggodokan termasuk kebijakan ini kata dia, yang juga memang sudah disiapkan.

Baca juga: Kata Jokowi Ingin Turunkan Pajak Perusahaan: Saya Dapat Keluhan

"Karena sekarang ini kan sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan, jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan yang disampaikan Bapak Presiden selama ini kita sudah siapkan juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyentil penurunan beban korporasi dalam hal ini pajak. Sebab kata dia kebijakan ini dapat mendorong perusahaan memiliki produk yang berdaya saing di dalam maupun luar negeri. Kendati demikian kebijakan ini masih belum rampung.

"Saya sebetulnya sudah berapa kali bertemu dengan Apindo, KADIN, HIPMI, dan dengan organisasi pengusaha lainnya. Tapi sampai sekarang saya enggak mengerti mengapa belum rampung-rampung, belum selesai. Saya enggak tahu hitungannya seperti apa," ujarnya Kamia (20/3/2019).

 

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Reporter
Ratih Prastika
Category
Ekonomi

Berita Terkait: