Pantau Flash
Joko Driyono Jalani Sidang Vonis Kasus Perusakan Bukti Pengaturan Skor
Sampah Plastik di Jawa Barat Akan Disulap Jadi Biodiesel
Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno Bahas Amnesti Baiq Nuril Hari Ini
Cristiano Ronaldo Bebas dari Dakwaan Kasus Pemerkosaan
Intake Manifold Plastik Diketahui Meleleh, Volvo Tarik 507.353 Kendaraan

IDI Sarankan Dibentuk TGPF Usut Kematian Ratusan Petugas KPPS

Headline
IDI Sarankan Dibentuk TGPF Usut Kematian Ratusan Petugas KPPS IDI menggelar diskusi terkait kematian ratusan anggota KPPS (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam melakukan investigasi terkait kematian ratusan petugas pelaksana pemilu 2019. 

"Untuk menegakkan HAM dan keadilan perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF," kata Ketua IDI Daeng M Faqih dalam diskusi publik di Sekretariat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Kemenkes: Petugas KPPS Meninggal Terbanyak di Jawa Barat

Daeng juga menyarankan pada masyarakat yang juga anggota keluarga petugas pemilu yang meninggal agar dapat menyampaikan kepada kepolisian atau pihak-pihak berwenang untuk meminta dilakukan investigasi.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial Aidil Fitri dalam forum diskusi yang sama juga menjelaskan bahwa sulit membawa peristiwa kematian ratusan petugas pemilu ke jalur hukum. 

"Ini penanganan yang di luar perkiraan sehingga penanganan secara yuridis pun agak membingungkan. Kalau ditarik ke hukum pidana siapa yang bertanggung jawab? Kalau menyangkut hak hidup pasti Pemerintah yang bertanggung jawab, tapi tanggung jawabnya gimana? Apakah pidana? Berarti dia larinya ke pengadilan HAM dan itu luar biasa. Saya rasa enggak sampai ke situ. Jadi saya rasa harus dibahas bersama," katanya. 

Baca juga: IDI: Kelelahan Bukan Penyebab Utama Kematian Mendadak Petugas KPPS

Terkait tim gabungan, Aidil menilai TGPF itu perlu dibentuk. Menurutnya, urgensi yang terjadi dengan peristiwa ratusan petugas pemilu meninggal hampir sama dengan kasus kerusuhan tahun 1998.  

"Kalau dilihat tingkat urgensinya hampir sama. Dalam waktu relatif singkat, ada ratusan orang yang meninggal, dan kita tidak tahu apakah ini akan berhenti atau tidak," katanya. 

Ia juga menyarankan agar tim gabungan tersebut dibentuk dengan melibatkan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kepolisian, KPU, dan Bawaslu. 

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: