Pantau Flash
Tim Panahan Fokus Olimpiade 2020 Tokyo Seusai SEA Games 2019
Kemendikbud Sebut UN Akan Diganti Sistem Penalaran
88 Proyek Strategis Nasional Bernilai Rp421,1 Triliun Selesai Akhir 2019
Herry IP: Wahyu/Ade Tidak Jauh Berbeda dengan Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra
Dipermak Vietnam 0-3, Timnas U-22 Indonesia Gagal Raih Emas

Ini 4 Hal yang Dikaji Komisi III DPR untuk Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Ini 4 Hal yang Dikaji Komisi III DPR untuk Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Ada kemungkinan Komisi III di DPR RI akan ditunjuk pimpinan DPR RI untuk membahas permintaan pertimbangan pemberian amnesti dari Presiden RI Joko Widodo untuk terpidana pelanggar UU ITE, Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, jika nantinya Komisi III sudah ditetapkan diberi kewenangan untuk membahas pertimbangan amnesti Baiq Nuril maka setidaknya ada 4 hal yang akan dikaji dalam pemberian pertimbangan tersebut.

"Saya melihat paling tidak ada 4 hal yang mesti diperhatikan dikaji oleh teman-teman di Komisi III ya. Nah apa saja, yang pertama tentu kita harus melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan paling tidak dalam kasus Baiq Nuril ini seperti apa," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: DPR Upayakan Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril Selesai Dalam Sepekan

Kemudian yang kedua menurut Arsul, pihaknya akan menelaah pasal yang didakwakan kepada Baiq Nuril. Pasal itu sendiri yakni pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

"Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu seperti apa sih maksudnya dulu itu kan kita harus buka kembali juga risalah persidangan ya apakah pasal itu dibahas," ungkapnya.

"Kemudian juga yang ketiga harus juga melihat apa sih yang menjadi pertimbangan pengadilan mulai dari PN yang kalau tidak salah hukumannya percobaan ya sampai kemudian di tingkat kasasi dan di tingkat MA," sambungnya.

Baca juga: Terima Surat Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril, DPR Segera Gelar Rapat Bamus

Lebih lanjut, untuk yang terakhir, Arsul mengatakan bahwa Komisi III juga harus mempertimbangkan suara sipil atau masyarakat di luaran sana.

"Suara-suara keadilan yang disuarakan oleh masyarkat sipil itu harus dipergunakan juga di samping tentu DPR juga akan melihat apakah instrumen amnesti tetap atau tidak," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: