Pantau Flash
Tolak Pinangan Barca dan PSG, De Ligt: Saya Mengagumi Juventus
Hingga Akhir 2019, Blok Masela Bisa Dongkrak Cadangan Migas 300 Persen
Pompeo: China Bertanggung Jawab Atas Noda Abadi Abad Ini!
Novri Setiawan Dihukum 2 Laga, Persija Didenda Rp75 Juta
Komedian Nunung Ditangkap Polisi karena Narkoba, Tes Urinenya Positif

KPK Sita Belasan Dokumen Risalah Rapat di DPR yang Dihadiri Bowo Sidik

KPK Sita Belasan Dokumen Risalah Rapat di DPR yang Dihadiri Bowo Sidik Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita belasan dokumen terkait risalah rapat di DPR yang dihadiri Bowo Sidik Pangarso, tersangka kasus suap kerja sama pelayaran distribusi pupuk. Dokumen tersebut disita dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK. 

"Saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK seiring dengan kasus anggota DPR Pak Bowo Sidik Pangarso," kata Indra usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Hari Ini KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Bengkalis

"Beberapa risalah rapat yang dipimpin Pak Bowo dan dihadiri oleh Pak Bowo tidak sebagai pimpinan Komisi VI DPR juga diminta, disita KPK. Keseluruhannya ada sekitar 18 dokumen," tambahnya. 

Indra mengungkapkan salah satu dokumen risalah rapat itu ada yang membahas terkait pengurusan perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Persada). Ada pun dokumen yang disita merupakan pelaksanaan rapat yang dilakukan sejak 2014. 

"Sepanjang 2014 sampai dengan saat ini yang dihadiri beliau baik sebagai anggota maupun pimpinan komisi," katanya.  

Selain meminta dokumen risalah rapat, penyidik juga meminta keterangan Indra terkait posisi Bowo selama menjabat di DPR RI. 

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Tersangka Suap Dua Perkara Sekaligus!

"Tentang keanggotaan Pak Bowo sebagai anggota DPR, kemudian anggota di beberapa komisi sejak jadi anggota DPR. Kemudian anggota alat kelengkapan dewan badan anggaran. Juga mengonfirmasi absensi laporan rapat singkat komisi VI DPR yang rapat itu dipimpin oleh Pak Bowo dan dihadiri beberapa BUMN. Terakhir itu pertanyaan menyangkut peraturan dewan nomor 1 tahun 2015 tentang etik anggota dewan," tuturnya. 

Dalam kasus ini, Bowo diduga meminta fee pada PT HTK atas kembalinya kerja sama tersebut. Kader Golkar itu meminta biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Diduga sebelumnya, Bowo telah enam kali menerima suap di berbagai tempat dengan jumlah Rp221 juta dan USD85.130. KPK menyebut suap tersebut diterima Bowo melalui perantara orang kepercayaannya bernama Indung.


Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: