Pantau Flash
Vettel Akui Mercedes Begitu Sempurna Musim Ini
MPR Pastikan Megawati dan SBY Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
KontraS Nilai Hukuman Mati Sudah Tak Relevan di Indonesia
Anies Baswedan Klaim Rumah DP Rp0 Laris Manis
Dibenamkan Vietnam 1-3, Suporter Indonesia Lakukan Unjuk Rasa

Kuasa Hukum Bantah Kivlan Zen Terima Uang SGD15.000 dari Habil Marati

Kuasa Hukum Bantah Kivlan Zen Terima Uang SGD15.000 dari Habil Marati Kivlan Zen (Foto: Antara/Akbar Nugorho Gumay)

Pantau.com - Kuasa hukum Mayjen TNI (Pur) Kivlan Zen, Muhammad Yuntri membantah informasi yang menyebut bahwa kliennya menerima uang sebesar SGD15.000 atau setara Rp150 juta dari politisi PPP Habil Marati.

"Kalau yang SGD15.000 setara Rp150 juta murni uangnya Pak Kivlan," ucap Yuntri saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Kivlan Zen Merasa Difitnah, Polri: Silakan, Itu Hak Konstitusional

Uang senilai ratusan juta itu, disebut Yuntri merupakan milik kliennya yang berasal dari upah sebagai konsultan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI lantaran terlibat dalam pembebasan sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada 2016 silam.

"Itu uang jasa atau uang operasional yang diberikan Menhan dan Panglima TNI waktu beliau pernah membebaskan sandera di Filipina. Sama sekali tak ada aliran dana yang berasal dari Habil Marati yang kemudian ditujukan untuk membeli senjata, tidak ada," papar Yuntri.

Meski demikian, sambung Yuntri, kliennya memang telah menerima uang senilai SGD4000 dari Habil Marati yang langsung diberikan kepada Iwan untuk menggerakan massa saat demontrasi Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2018. "Iya menerima SGD4000. Uang itu ditambah lagi oleh Pak Kivlan menjadi total Rp50 juta," pungkas Yuntri.

Baca juga: Kivlan Zen Siapkan Slip Pembayaran Money Changer Sebagai Alat Bukti

Sebelumnya diberitakan, Kivlan Zen, Djuju Purwantoro telah ditetapkan sebagai atas kasus kepemilikan senjata. Kemudian, atas penetapan tersangka itu, Kivlan Zen dijerat dengan undang-undang darurat Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata secara ilegal.

Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan diduga berkaitan dengan kasus enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Salah satu tersangka merupakan sopir paruh waktu Kivlan.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: