Pantau Flash
Presiden Jokowi: Warung Kopi Lokal Diprioritaskan di Rest Area
Menteri Perdagangan: Izin e-Commerce Tidak Ada Pungutan Biaya
PKL Pasar Senen Direlokasi ke Pasar Metro Atom Pasar Baru
Greysia Polii/Apriyani Rahayu Raih Emas Ketiga Cabor Bulutangkis
Jokowi Siapkan Perpres Soal Penyakit TBC

Pemerintah Tak Khawatir Dicap Beri Kelonggaran Napi Koruptor

Pemerintah Tak Khawatir Dicap Beri Kelonggaran Napi Koruptor Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tak khawatir soal revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS) yang dianggap mempermudah remisi untuk terpidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme dan narkoba.

"Enggak lah, tidak ada, kan ada pengaturan lebih lanjut nanti," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: UU Pemasyarakatan Beres, Napi Koruptor Bisa Mudah Bebas Bersyarat

Yasonna mengungkapkan, alasan mengapa pemerintah dan DPR sepakat menghapus PP 99 Tahun 2012 tentang pembebasan bersyarat. Dengan dihapusnya peraturan pemerintah tersebut, membuat remisi tak lagi harus melalui lembaga terkait melainkan berdasarkan kepada putusan pengadilan. 

"Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui undang-undang begitu ya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya nanti kita lihat turunannya seperti apa dulu lah pokoknya setiap orang punya hak remisi. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi, pembatasan itu melalui dua, pengadilan dan undang-undang," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pada PP 99 Tahun 2012 diatur bahwa pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luar biasa harus melalui rekomendasi lembaga terkait. Semisal pemberian remisi untuk koruptor yang harus lewat persetujuan Komisi Pemberantas Korupsi.

Baca Juga: UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas

Terkait hal tersebut, Yasonna meminta agar publik tak berpandangan negatif dan tidak memandang revisi UU PAS merupakan satu rangkaian dengan RUU KPK Nomor 30/2002 untuk melemahakan komisi antirasuah tersebut.

"Aduh semuanya lah nanti KUHP nanti yang sudah 78 tahun tidak, itu akan apa, itu namanya suudzon. Inti RUU Pemasyarakatan mengakomodasi kemajuan zaman, dan ini tidak jauh beda dengan dunia luar. Dunia negara yang sudah jauh lebih tertinggal dari kita juga, reform mereka dalam UU Pemasyarakatan jauh lebih maju dari kita, masa begitu," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: