Pantau Flash
Fakhri Husaini Bantah Pamit dari Timnas U-19
Bom Mobil Terjang Demonstrasi Anti Pemerintah di Irak, 4 Orang Tewas
Menangi Perang Saudara, Ginting ke Final Hong Kong Open 2019
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2019: Quartararo Kalahkan Marquez
Polda Sumut Tetap 18 Tersangka dalam Serangan Bomber di Polrestabes Medan

UU Pemasyarakatan Beres, Napi Koruptor Bisa Mudah Bebas Bersyarat

Headline
UU Pemasyarakatan Beres, Napi Koruptor Bisa Mudah Bebas Bersyarat Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi III di DPR dan Pemerintah melalui Menteri hukum dan HAM (MenkumHAM) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan di bawa kepada tahapan tingkat II atau dalam rapat paripurna DPR. Kesepatan itu ditempuh usai Komisi III dan Pemerintah mengggelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam.

Salah satu poin dalam revisi UU Pemasyarakatan adalah telah disepakatinya kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme. Dalam arti kata DPR dan pemerintah sepakat menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan dihapusnya PP Nomor 99 tahun 2012, konsekuensinya akan digantikan kepada PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi III di DPR RI, Erma Suryani Ranik.

Baca Juga: UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas

"Kita berlakukan PP 32 tahun 1999 yang menyebut kita mengatur dengan korelasi dengan KUHP," kata Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam 17 September 2019.

Dengan diberlakukannya kembali PP nomor 32 tahun 1999 ini nantinya remisi bisa diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik. PP 32 rahun 1999 ini juga akan berlaku jika adanya vonis hakim pengadilan saja.

"Pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu. Tentu saja teman-teman di pemasyarakatan berhak menilai layak atau enggak orang ini menjadi penerima remisi cuti bersyarat dan lain sebagainya," tuturnya, 

"Itu teman-teman di pemasyarakatan yang akan menilai. Tapi sepanjang putusan pengadilan tidak menyebut bahwa hak-haknya itu dicabut maka itu tetap berlaku. Boleh mereka mengajukan. Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham," tandasnya.

Baca Juga: Jokowi Pastikan Segera Bentuk Pansel Dewan Pengawas KPK

Untuk diketahui, sebelum adanya revisi UU Pemasyrakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012 menjadi aturan yang mengatur prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

Tak hanya itu, dalam Pasal 43B ayat (3) PP 9/2012 itu mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi.

Dengan diberlakukannya PP nomor 32 tahun 1999 maka kini persyratan untuk pembebasan bersyarat tiadak berlaku persyratan yang diatur dalam PP nomor 99 tahun 2012.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: