Pantau Flash
Hendra/Ahsan Melangkah ke Final Indonesia Open 2019
Polisi Kembangkan Kasus Sabu Nunung hingga Luar Kota
Kongres Luar Biasa PSSI Digelar di Ancol 27 Juli 2019
Duterte Sebut HAM PBB Bodoh
Jubir KPK: Tak Ada Ketentuan Pimpinan Harus Perwakilan Institusi Tertentu

Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Pejabat, Saya Aktivis Terkenal

Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Pejabat, Saya Aktivis Terkenal Ratna Sarumpaet. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Terdakwa Ratna Sarumpaet menolak disamakan dengan pejabat publik. Ia menyatakan dirinya termasuk figur publik yang merupakan aktivis terkenal. 

"Saya juga ingin dicatat bahwa saya ini jangan disamakan pejabat publik dengan public figur. Saya bukan pejabat publik. Saya aktivis yang terkenal karena pekerjaannya," kata Ratna kepada Hakim Ketua dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong dan keonaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019). 

Baca juga: Ratna Sarumpaet Mengaku Malu Jika Ketahuan Operasi Plastik, Kenapa?

Hakim kemudian balik bertanya siapa yang menyamakan Ratna dengan pejabat publik. 

"Enggak, dicatat saja. Karena ini hubunganya dengan kesalahan. Pejabat publik itu tidak boleh salah, tidak boleh bohong, tapi public figur," jawab Ratna. 

"Public figur boleh bohong?" tanya Hakim Ketua Joni. 

"Boleh. Makasih yang mulia," jawab Ratna. 

"Norma apa yang dipakai itu boleh bohong?" tanya hakim lagi.

Baca juga: Ditanya Soal Siapa Setan yang Membisiki, Ini Jawaban Ratna Sarumpaet

"Norma yang kemarin, (saksi) ahli itu mengatakan. Orang boleh berbohong, tapi dalam konteks kedudukan misalnya, pejabat publik dalam kedudukanya tak boleh bohong," katanya.

Ratna didakwa karena menyebarkan informasi bohong dengan mengaku dianiaya oleh sejumlah orang di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 21 September 2018. Namun, polisi menemukan pada tanggal itu, Ratna sedang dirawat usai operasi plastik di Jakarta.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Rifeni
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: