Pantau Flash
Vettel Akui Mercedes Begitu Sempurna Musim Ini
MPR Pastikan Megawati dan SBY Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
KontraS Nilai Hukuman Mati Sudah Tak Relevan di Indonesia
Anies Baswedan Klaim Rumah DP Rp0 Laris Manis
Dibenamkan Vietnam 1-3, Suporter Indonesia Lakukan Unjuk Rasa

Sidang MK: Tim Hukum 02 Singgung Penyalahgunaan Anggaran Jokowi

Sidang MK: Tim Hukum 02 Singgung Penyalahgunaan Anggaran Jokowi Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di MK bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang maju kembali sebagai capres di Pilpres 2019 dianggap telah menyalahgunakan anggaran. Penyalahgunaan anggaran itu menurutnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Hal itu disebutkan langsung oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto (BW) saat membacakan gugatan sengketa Pilpres 2019 dalam persidangan.

Baca juga: Bacakan Gugatan di Sidang, BW Klaim Prabowo-Sandi Unggul 52 Persen

"Dalam hal ini, kecurangan pemilu (electoral frauds) dilakukan oleh Paslon 01 yang menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden Petahana Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi aparatur negara, juga dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan, yang secara kolektif atau bersama-sama dengan jajaran menteri kabinet (Menteri Keuangan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) serta juga memanfaatkan jajaran aparat birokrasi di bawahnya, untuk antara lain: menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna antara lain," ujar BW dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres MK, Tim Kuasa Hukum 02: Link Berita Juga Bukti

Adapun poin lengkap dugaan penyalahgunaan anggaran yang digugat oleh pihak paslon 02 ke MK antara lain;
a. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
b. menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
c. menaikan gaji perangkat desa;
d. menaikan dana kelurahan;
e. mencairkan dana Bansos;
f. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan
g. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: