Pantau Flash
The Daddies Melenggang ke Perempatfinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2019
Ketua DPRD DKI: 31 Agustus Batas Terakhir Pemprov Urusi Pencari Suaka
Polri Klaim Situasi Papua Barat Kondusif
Kapolda: Kamtibmas Papua Sudah Kondusif dan Aman
Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur

Tak Puas dengan Sebelumnya, KPK Minta Presiden Bentuk TGPF Baru Kasus Novel

Headline
Tak Puas dengan Sebelumnya, KPK Minta Presiden Bentuk TGPF Baru Kasus Novel Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) baru karena TGPF sebelumnya dinilai gagal mengungkap aktor intelektual kasus penyerangan Novel Baswedan.

"Langkah berikutnya nanti pimpinan (KPK) memutuskan, bisa saja kita menyerahkan kepada Presiden untuk membentuk TGPF baru," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Kecewa dengan Hasil Investigasi TPF Kasus Novel

Menurut Agus, sebenarnya KPK berharap TGPF melalui hasil investigasinya bisa mengidentifikasi para pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Ternyata masih cukup gelap ya. Hanya ada satu pelaku yang datang ke rumah (Novel). Hanya dua pelaku di sekitar masjid," kata dia.

Bahkan, lebih jauh KPK juga berharap TGPF yang telah bekerja selama enam bulan itu mampu menentukan tersangka dalam kasus itu. "Ternyata tidak berhasil kan," kata dia.

Ia menegaskan KPK berkomitmen untuk mendorong pengusutan kasus itu segera tuntas. Langkah berikutnya para pimpinan KPK akan mendikusikan berbagai usulan atau langkah apa yang akan ditempuh sebagai respons dari hasil investigasi TGPF.

"Kita keputusannya kolektif kolegial jadi harus disetujui dulu oleh para pimpinan. Kita usulkan apa kemudian kita minta Presiden untuk membentuk TGPF baru atau apa," kata dia.

Baca juga: Amnesty International Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Kasus Novel

Sementara itu, terkait pernyataan TGPF yang menyebut Novel menggunakan kewenangan berlebihan selaku penyidik KPK, Agus menilai pernyataan itu kurang tepat. Pasalnya, menurut Agus, kinerja Novel selalu dikontrol oleh jajaran pimpinan KPK.

Ia menjelaskan setiap tahapan mulai pengaduan menjadi penyelidikan, kemudian penyelidikan menjadi penyidikan, dan dari penyidikan ke penuntutan seluruhnya diekspose terlebih dahulu di depan pimpinan KPK. "Jadi penggunan kata-kata itu (Novel menggunakan kewenangan berlebihan) mungkin kurang tepat," kata Agus Rahardjo.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional