Forgot Password Register

Headlines

Terbilang Tak Berefek, Sri Mulyani Diminta Kaji PPh Impor Kembali

Terbilang Tak Berefek, Sri Mulyani Diminta Kaji PPh Impor Kembali Petikemas di pelabuhan (Foto: Antara)

Pantau.com - Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali penaikan tarif pajak penghasilan (PPh) barang impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 110/2018.

"Kebijakan ini sebaiknya dipertimbangkan kembali efektivitasnya," kata Assyifa Szami Ilman, Jumat (14/9/2018).

Menurut dia, kebijakan itu belum cukup signifikan dalam mengendalikan nilai tukar rupiah karena produk yang dikenakan tarif pajak adalah produk barang konsumsi.

Baca juga: Ini 'Rayuan' Sri Mulyani Soal Penyesuaian PPh Impor ke Pengusaha

Ia mengingatkan, berdasarkan data Kemendag pada Januari-Juni 2018, nilai rata-rata impor barang konsumsi hanya sebesar 9,2 persen dari seluruh nilai total impor

Sementara itu, lanjutnya, impor barang input atau "raw material" dan barang modal justru jauh lebih besar porsinya, yaitu berturut-turut sebanyak 74,6 persen dan 16,1 persen.

"Dengan diberlakukannya tarif impor pada barang konsumsi dampak yang akan dirasakan akan terlampau kecil. Di sisi lain, pemberlakuan aturan yang sama kepada dua jenis barang impor lainnya (raw material dan barang modal) dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan daya saing industri di pasar internasional karena ujung-ujungnya akan menaikkan biaya produksi," ucapnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan opsi lain seperti memberikan insentif pajak bagi investor yang melakukan reinvestasi keuntungannya, sehingga stok mata uang asing akan tetap stabil dan dapat memengaruhi kestabilan cadangan devisa Indonesia.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga dapat mendorong eksportir untuk menempatkan mata uang asingnya di pasar keuangan dalam negeri sehingga dapat menambah jumlah mata uang asing dalam negeri.

Baca juga: Di Hadapan Sri Mulyani, Pengusaha Ngeluh Dampak Perekonomian Global

Sebelumnya, Pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penaikan tarif PPh impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/9) mengatakan, peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai hal tersebut sudah ditandatangani dan akan berlaku tujuh hari setelahnya.

"Kami berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah di satu sisi ingin cepat dan di sisi lain selektif karena situasinya tidak biasa, dan kami lakukan tindakan yang dalam situasi biasa tidak dilakukan," ujarnya.

Sri Mulyani merinci tarif PPh impor untuk 719 komoditas akan naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Jenis barang tersebut termasuk bahan perantara, misalnya produk tekstil, keramik, kabel, dan boks speaker atau pengeras suara.

Selanjutnya, 218 komoditas naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Komoditas yang termasuk adalah barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi dalam negeri, contohnya barang elektronik (pendingin ruangan, lampu) dan barang keperluan sehari-hari.

Terakhir, sebanyak 210 komoditas naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Komoditas yang termasuk adalah barang mewah seperti mobil CBU (completely built-up) dan motor besar.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More