Forgot Password Register

Headlines

Usut Suap Meikarta, KPK Geledah Rumah Pimpinan Lippo Group James Riady

Usut Suap Meikarta, KPK Geledah Rumah Pimpinan Lippo Group James Riady Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti kasus OTT (foto: Antara/ Risky Andrianto)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan disejumlah tempat terkait perkara suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hari ini Tim Satgas KPK kembali menggeledah lima lokasi.

"Setelah lakukan penggeledahan di lima lokasi sejak Rabu siang sampai tengah malam tadi, Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke lima tempat lain hingga pagi ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/10/2018).Febri menambahkan lima lokasi tersebut di antaranya, Apartemen Trivium Terrace, Rumah Pimpinan Lippo Group James Riady, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Lingkungan Hidup, dan kantor Dinas Pemadam Kebakaran.

Baca juga: Kasus Suap Meikarta: KPK Temukan Sejumlah Uang saat Geledah Rumah Bupati Bekasi

"Sampai pagi ini tim Penyidik KPK masih di lokasi penggeledahan. Sejauh ini disita dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer," tambahnya.

KPK telah melakukan penggeledahan sejak Rabu, 17 Oktober 2018. Ada lima lokasi yang digeledah KPK di antaranya, Kantor dinas Bupati Bekasi, rumah pribadi Bupati Bekasi, rumah pribadi Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Kantor Lippo Matahari Tower.

Dari penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah uang dari rumah Bupati juga dokumen terkait perizinan.

"Barang yang disita dokumen-dokumen terkait perizinan. Dari rumah bupati ada penyitaan sejumlah uang tapi jumlahnya masih dihitung oleh tim," ucapnya.

Dalam kasus ini disebutkan ada lima orang yang diduga sebagai pihak penerima suap. Di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin; Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin; Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar; Kadis Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi Neneng Rahmi.

Suap yang telah diberikan berjumlah Rp 7 miliar dari total komitmen fee yang dijanjikan Rp 13 miliar. KPK menduga pemberian itu bukan yang pertama kalinya.

Sementara pemberian suap itu merupakan pembayaran untuk mempercepat proses izin pembangunan perumahan Meikarta yang direncanakan akan dibangun pada lahan seluas 774 hektare. Luas lahan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga fase. Yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. KPK menyebut suap Rp 7 miliar yang telah diberikan merupakan pemberian untuk pembangunan tahap fase pertama.

Baca juga: Tak Hanya 'Tina Toon', KPK Temukan Kode Baru dalam Kasus Suap Meikarta

Sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan status tersangka kepada Direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro; pegawai Lippo Group Henry Jansen; dan dua konsultan Lippo Group Taryudi juga Fitra Djaja Purnama.
   

Share :
Komentar :

Terkait

Read More