Pantau Flash
Konstruksi RDMP Kilang Balikpapan Melebihi Target
Ketut/Tania Gagal Lolos Babak Utama Thailand Master 2020
Kementan: Madiun Akan Dijadikan Pusat Pengembangan Porang
Kemenko Proyeksi Penyaluran KUR 2020 Makin Kencang
Ketua DPR: Belum Ada Draft Pemerintah Terkait RUU Omnibus Law

Wiranto Sebut Ada Persaingan Politik di Kebakaran Hutan yang Disengaja

Wiranto Sebut Ada Persaingan Politik di Kebakaran Hutan yang Disengaja Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo (kiri) (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan modus operandi baru pembakaran lahan, yakni persaingan politik dalam rangka pemilihan kepala daerah.

"Muncul baru sekarang kan, ada modus operandi baru. Pembakaran hutan karena politik di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) itu. Misalnya, membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada," katanya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Asap Karhutla Sampai di Padang, Andre Rosiade: Janji Jokowi Nol Besar!

Dari hasil peninjauannya di lapangan terkait karhutla, Wiranto menyebutkan penyebab kebakaran hutan yang bersifat alami hanya satu persen, sementara 99 persen perbuatan manusia.

"Nah, perbuatan manusia ini ternyata macam-macam. Memang bisa datang dari para peladang yang secara tradisional turun menurun melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan. Ini sudah bisa dieleminasi sebenarnya," katanya.

Kemudian, kata dia, ulah korporasi juga yang sebenarnya sudah dapat dikurangi, terutama dengan penerapan hukum yang tegas dan lugas.

Baca juga: Asap Karhutla Tambah Pekat, Jarak Pandang di Pekanbaru Kini Cuma 700 Meter

Apapun ulah manusia yang menjadi penyebab karhutla, Wiranto menegaskan bakal ditindak tegas karena sudah merugikan banyak orang, termasuk untuk kepentingan politik, sebagaimana disampaikannya tadi.

"Itu (alasan politik) juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya. Karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - TIH
Category
Nasional

Berita Terkait: