Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mengecam rekomendasi yang dikeluarkan IMF terkait hilirisasi nikel di Indonesia.
Menurutnya, rekomendasi IMF untuk menghentikan pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif.
"Program hilirisasi nikel kita memang tidak memuaskan, tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali,” ujar Rofik, Selasa (4/7/2023).
Rofik mengatakan, pelarangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi nikel dalam negeri. Hal ini untuk memastikan proses nilai tambah dari nikel tetap berjalan.
Ia menilai, jika ekspor bijih nikel dibuka kembali, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin pasokan bijih nikel untuk smelter dalam negeri.
"Hal ini akan memberikan sinyal yang lemah terhadap pemangku kepentingan industri akan arah dan visi hilirisasi yang kita cita-citakan, pemerintah jangan mau diatur IMF," tegasnya.
Rofik mengatakan, sebaiknya rekomendasi IMF ini dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi.
Pasalnya, ia menekankan kebijakan hilirisasi nikel ini harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, sehingga program ini perlu dilaksanakan dengan baik.
“Dengan cara memperbaiki harga bijih nikel di dalam negeri, mengurangi insentif kepada investor asing yang selama ini diobral tanpa pertimbangan ekonomi dan sosial, serta mulai membangun industri hilir yang lengkap untuk menyerap lebih banyak lagi hasil produksi smelter," tandasnya.
Menurutnya, rekomendasi IMF untuk menghentikan pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif.
"Program hilirisasi nikel kita memang tidak memuaskan, tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali,” ujar Rofik, Selasa (4/7/2023).
Rofik mengatakan, pelarangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi nikel dalam negeri. Hal ini untuk memastikan proses nilai tambah dari nikel tetap berjalan.
Ia menilai, jika ekspor bijih nikel dibuka kembali, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin pasokan bijih nikel untuk smelter dalam negeri.
"Hal ini akan memberikan sinyal yang lemah terhadap pemangku kepentingan industri akan arah dan visi hilirisasi yang kita cita-citakan, pemerintah jangan mau diatur IMF," tegasnya.
Rofik mengatakan, sebaiknya rekomendasi IMF ini dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi.
Pasalnya, ia menekankan kebijakan hilirisasi nikel ini harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, sehingga program ini perlu dilaksanakan dengan baik.
“Dengan cara memperbaiki harga bijih nikel di dalam negeri, mengurangi insentif kepada investor asing yang selama ini diobral tanpa pertimbangan ekonomi dan sosial, serta mulai membangun industri hilir yang lengkap untuk menyerap lebih banyak lagi hasil produksi smelter," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
