Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan PT PLN (Persero) untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku sebagai upaya mempercepat transisi energi bersih.
Instruksi ini disampaikan Bahlil saat kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Sabtu (5/4), usai meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) Ambon.
"PLN sebagai BUMN ditugaskan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang akan dimanfaatkan melalui proyek PLTP yang telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Proyek ini mencakup dua lokasi: PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru yang kini dalam tahap eksplorasi dan ditargetkan beroperasi pada 2028, serta PLTP Tulehu 2x10 MW di Pulau Ambon yang sedang dalam proses pengadaan dengan target operasional 2031.
Selain itu, ada potensi tambahan di Banda Baru, Pulau Seram, sebesar 25 MW yang akan ditawarkan dalam market sounding oleh Ditjen EBTKE pada April 2025.
Menurut Bahlil, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan sistem kelistrikan Maluku pada energi fosil seperti diesel dan batu bara.
99 Persen Listrik Maluku Masih Bergantung pada Energi Fosil
Pada 2024, total kapasitas pembangkit di Maluku tercatat 409 MW, di mana 99 persen atau 406 MW berasal dari energi fosil.
Dari jumlah tersebut, PLTD menyumbang porsi terbesar yakni 249 MW atau 61 persen, disusul pembangkit berbasis gas dan uap sebanyak 157 MW atau 38 persen.
Kontribusi energi baru terbarukan masih sangat rendah, hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1 persen, yang terdiri dari PLTS sebesar 3 MW dan PLTA/PLTMH sebesar 0,1 MW.
Dengan pembangunan PLTP ini, pemerintah menargetkan transformasi sistem energi Maluku menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan, selaras dengan komitmen internasional dalam pengurangan emisi karbon.
- Penulis :
- Pantau Community
