Pantau - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan para menterinya untuk merumuskan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel guna menjaga daya saing industri nasional dalam persaingan global.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang digelar di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Arahan ini merespons masukan dari para ekonom yang menginginkan agar Indonesia tetap kompetitif dalam proses industrialisasi global.
Prabowo menilai bahwa kebijakan TKDN yang terlalu dipaksakan justru membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah", ujar Prabowo dalam pidatonya.
Opsi Insentif dan Penguatan SDM Jadi Alternatif TKDN
Sebagai alternatif, Prabowo menyarankan agar penerapan TKDN dapat disesuaikan melalui pemberian insentif kepada pelaku industri terkait.
"Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja", tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa penguatan produk dalam negeri tetap dapat dilakukan melalui jalur lain, khususnya pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Selain TKDN, Prabowo juga mengaku tertarik pada usulan para ekonom mengenai strategi "neck to neck, eye to eye, dan point to point" untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing.
"Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa", katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan melakukan deregulasi secara selektif sebagai bentuk efisiensi kebijakan dan penciptaan iklim usaha yang sehat.
"Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak. Ini sudah jadi misi kita, kita harus laksanakan", tutup Prabowo.
- Penulis :
- Pantau Community
