Pantau - Indonesia didesak untuk segera menyelaraskan standar produk domestik dengan standar global guna memperkuat daya saing ekspor, sekaligus memenuhi tuntutan pasar internasional terhadap keberlanjutan dan industri hijau.
Tantangan Ketidaksesuaian Standar dan Rekomendasi Kebijakan
Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti bahwa komitmen pemerintah terhadap transisi industri hijau belum diiringi dengan kebijakan yang memadai dan sinkronisasi standar nasional dengan internasional.
CSIS mencatat bahwa sejumlah produk ekspor Indonesia masih kesulitan menembus pasar luar negeri akibat belum terpenuhinya syarat-syarat teknis dan keberlanjutan yang diberlakukan negara tujuan.
"Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dalam rantai nilai global," demikian isi laporan CSIS.
Untuk itu, CSIS merekomendasikan agar kementerian dan lembaga terkait segera mengadopsi kebijakan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional, khususnya bagi sektor yang terkait dengan industri hijau.
Upaya harmonisasi ini menurut CSIS perlu didukung oleh sistem sertifikasi yang transparan dan kredibel, pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, serta perjanjian dagang berbasis ekonomi hijau dengan negara mitra.
Selain itu, akses pembiayaan dan pemberian insentif non-fiskal seperti percepatan perizinan serta pengembangan infrastruktur energi terbarukan dinilai penting untuk mempercepat transisi industri.
Penguatan Ekosistem dan Peran Pemerintah
CSIS juga menekankan bahwa selain harmonisasi standar, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan energi dan penguatan kebijakan terintegrasi untuk mendukung agenda industri hijau.
Langkah strategis lainnya adalah mendorong permintaan domestik atas produk hijau melalui skema green public procurement atau belanja negara berbasis produk ramah lingkungan.
CSIS juga menyarankan penerapan carbon pricing secara menyeluruh, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk membagi risiko investasi pada proyek hijau.
"Pemerintah juga dapat berperan sebagai first-loss guarantee untuk menarik investasi swasta, melihat opsi-opsi seperti kerja sama publik badan usaha internasional, ataupun memobilisasi sumber daya yang tersedia di Danantara," ungkap laporan CSIS.
Langkah-langkah ini diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, serta membuka peluang ekspor yang lebih luas di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap produk yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
