Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mempercepat tercapainya swasembada garam nasional.
"Dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi juga sudah sangat baik, demikian juga dengan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, kita harus bersinergi semua," ujar perwakilan KKP dalam kunjungan ke lokasi proyek.
Program strategis ini melibatkan berbagai pihak seperti Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas PUPR, PLN, Kejaksaan Tinggi, Satreskrim, dan masyarakat lokal.
Kawasan K-SIGN: Pusat Produksi Garam Berbasis Kawasan
Kawasan K-SIGN dirancang untuk meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan nilai tambah garam nasional, yang dinilai sebagai bagian dari ketahanan pangan dan industri.
"Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, kami juga sudah mintakan pendampingan kepada Kejaksaan untuk pendampingan program-program prioritas KKP," jelas Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita.
Sejumlah perjanjian kerja sama telah ditandatangani, termasuk dengan BPN dan PLN, untuk memastikan legalitas lahan dan dukungan infrastruktur.
Proyek K-SIGN akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027 dengan total luas ±13.000 hektare, terbagi ke dalam 10 zona produksi.
Setiap zona akan dilengkapi fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dermaga distribusi, dan jalan produksi sebagai bagian dari efisiensi rantai pasok.
Tahap pertama dimulai dari Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Dalam jangka panjang, kawasan ini diharapkan menjadi katalis bagi industri turunan seperti garam konsumsi, produk pangan, hingga bahan baku industri kimia.
Profesional, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global
Untuk mendukung produktivitas, pembangunan kawasan K-SIGN dilengkapi dengan mekanisasi panen, washing plant, laboratorium kualitas, serta optimalisasi kualitas air laut.
Target produksi diarahkan mencapai kadar NaCl lebih dari 97 persen agar memenuhi standar industri nasional dan internasional.
Skema kelembagaan dan kemitraan bisnis juga tengah dirancang, melibatkan PT Garam, BUMD, dan koperasi lokal, untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan sektor kelautan yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," tambah Frista.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyatakan dukungan penuh terhadap realisasi kawasan industri ini.
"Rote Ndao memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung produksi garam. Kami siap berkontribusi menjadikan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing," ujarnya.
Paulus juga menekankan bahwa proyek ini dirancang untuk menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat lokal, sebagai wujud pemberdayaan berbasis potensi daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
