Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang mengatur tentang pengelolaan rekening, termasuk rekening dormant atau tidak aktif.
Langkah ini diambil untuk menyeragamkan kebijakan antarbank, meningkatkan perlindungan bagi nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
"Kami sedang dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa kita keluarkan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Pemerintah Klarifikasi Isu Pesantren, Salurkan Bantuan Kemanusiaan
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mengeluarkan klarifikasi atas potongan berita yang beredar di media sosial terkait pernyataan Menko AHY soal pondok pesantren.
"Sehubungan dengan beredarnya potongan berita dan unggahan di media sosial yang menampilkan pernyataan seolah-olah AHY (Menko Infra) bakal tindak tegas pondok pesantren yang tak punya izin bangunan, kami perlu menyampaikan klarifikasi," tegas Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infra, Herzaky Mahendra Putra.
Di sisi lain, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Indonesia telah menyalurkan bantuan pangan senilai sekitar Rp200 miliar atau setara 12 juta dolar AS untuk Palestina.
"Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 lalu di New York, Amerika Serikat (AS)," kata Direktur Utama LDKPI, Dalyono.
Optimisme Ekonomi dan Langkah Energi Nasional
OJK juga menyambut positif penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah menyentuh level 8.202.
"Alhamdulillah, IHSG sudah menyentuh 8.200, bahkan hari ini sudah 8.202 ya, kalau nggak salah per tadi, barusan gitu ya. Tentunya OJK menyambut baik optimisme penguatan IHSG ini dan kami berharap memang optimisme ini akan berlanjut sampai akhir tahun," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi.
Di sektor energi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah akan memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung program mandatori bahan bakar nabati B50.
"Program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton," ujarnya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Program B50 ini direncanakan akan mulai berjalan pada tahun 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
