Pantau - Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri memantapkan langkah menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam ekonomi dan keuangan digital (EKD) melalui gelaran FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta.
BSPI 2030 Jadi Peta Jalan Transformasi Digital Nasional
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan komitmen lembaganya untuk melanjutkan agenda digitalisasi sistem pembayaran hingga tahun 2030, selaras dengan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030.
“BI tahun lalu sudah meluncurkan BSPI 2030. Setelah 5 tahun terakhir berhasil melakukan transformasi digital sistem pembayaran dan keuangan melalui BSPI 2019–2025, kita ingin maju ke 2030 dengan BSPI 2030,” ujarnya di Hall B, JCC Senayan.
Dalam lima tahun terakhir, BSPI 2019–2025 melahirkan sejumlah inovasi penting, termasuk QRIS, yang kini digunakan hampir 60 juta pengguna, 93 persen di antaranya pelaku UMKM.
Keberhasilan itu menjadi fondasi untuk melanjutkan transformasi lewat BSPI 2030, yang memuat lima inisiatif utama dalam kerangka 4IRD:
- Penguatan infrastruktur
- Penataan industri
- Pengembangan inovasi
- Internasionalisasi sistem pembayaran
- Pengembangan rupiah digital
Inisiatif ini bertujuan membangun sistem pembayaran nasional yang efisien, inklusif, aman, dan terintegrasi, serta mampu menghadapi tantangan dan peluang dari kemajuan teknologi keuangan global.
Volume transaksi ekonomi digital Indonesia saat ini telah mencapai 37 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi 147,3 miliar transaksi pada 2030.
QRIS Antarnegara dan Fitur TAP Diperluas
BI juga menyoroti langkah konkret internasionalisasi sistem pembayaran, salah satunya dengan pengembangan QRIS Antarnegara.
Saat ini, QRIS telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang, serta akan segera menyusul dengan Korea Selatan, yang kini memasuki tahap sandboxing.
Selain itu, BI meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (TAP) untuk sektor transportasi dan parkir.
Fitur tap in-tap out ini mulai diterapkan di lima moda transportasi Jabodetabek sebagai bagian dari perluasan penggunaan QRIS di sektor publik.
Kolaborasi Strategis Lewat FEKDI x IFSE 2025
FEKDI x IFSE 2025 merupakan ajang kolaborasi strategis antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, serta asosiasi seperti ASPI dan AFTECH.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut bahwa sinergi ini menyatukan dua inisiatif besar: FEKDI oleh BI dan IFSE oleh OJK, menjadikan Indonesia bukan sekadar pengguna, tetapi penentu arah tata kelola ekonomi digital global.
“Melalui sinergi seperti FEKDI x IFSE 2025 ini, Indonesia tentu tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi salah satu penentu dan pengarah tata kelola ekonomi digital,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut mengapresiasi forum ini dan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam akselerasi digitalisasi nasional.
“Oleh sebab itu, FEKDI x IFSE 2025 bukan hanya forum tahunan, tetapi juga momentum bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, otoritas, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing,” katanya.
Airlangga menargetkan kontribusi ekonomi digital Indonesia naik hingga sembilan kali lipat, mencapai 15,5–19,6 persen terhadap PDB pada 2045, melalui strategi-strategi nasional, termasuk penerbitan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
