Pantau - Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III-2025 dinyatakan tetap terjaga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
"Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global," ungkapnya.
Stabilitas Domestik Didukung Likuiditas dan Kepercayaan Konsumen
Kondisi domestik menunjukkan bahwa sektor keuangan mampu mempertahankan kinerja konsumsi masyarakat tetap kuat.
Keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah dan arah perekonomian terus mengalami perbaikan.
Pemerintah menempatkan kas sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sebagai langkah strategis memperkuat likuiditas.
Penempatan dana tersebut berdampak positif, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per September 2025.
Sementara itu, uang beredar dalam arti luas (M2) juga tumbuh sebesar 8 persen (yoy) pada periode yang sama.
Tantangan Global Masih Membayangi, Respons Kebijakan Terus Disiapkan
Secara global, perekonomian dunia masih mengalami tekanan, terutama akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang memicu ketidakpastian tinggi.
Di AS, aktivitas ekonomi masih lemah, berdampak pada pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya.
Federal Reserve merespons dengan menurunkan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin, sehingga rentang FFR kini berada di kisaran 3,75 persen hingga 4 persen.
Negara-negara besar lainnya seperti Eropa, Jepang, China, dan India juga menunjukkan pelemahan ekonomi akibat lesunya konsumsi rumah tangga.
Meski begitu, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3 persen menjadi 3,2 persen dalam proyeksi terbarunya pada Oktober 2025.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar rapat pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Rapat tersebut menilai perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko ekonomi global dan domestik.
"Penguatan ini akan disertai dengan respons kebijakan yang efektif," demikian disampaikan hasil rapat KSSK.
Rapat juga menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antaranggota KSSK, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sinergi juga akan dijalin erat dengan kementerian dan lembaga lain guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
