Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Perpanjangan ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari langkah strategis untuk menjaga stabilisasi harga beras di awal tahun serta menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan: "Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional," ungkapnya.
Skema RPATA Jadi Solusi Lanjutkan Program di Awal Tahun
RPATA merupakan rekening milik bendahara umum negara yang digunakan untuk menampung dana penyelesaian kegiatan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
Skema ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang melewati batas akhir tahun anggaran tanpa harus menghentikan distribusi.
Program SPHP tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras nasional.
Sarwo Edhy menambahkan: "Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," katanya.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan perpanjangan SPHP turut diperkuat dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton hingga akhir tahun 2025.
Stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP dan Persiapan Program Tahun 2026
Penyaluran SPHP beras tahun 2025 dilakukan melalui berbagai kanal distribusi seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah.
Distribusi ini bertujuan untuk menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Sarwo Edhy menambahkan: "Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," ujarnya.
Program SPHP beras tahun 2026 direncanakan akan dimulai pada 1 Februari 2026, dengan target penyaluran sebesar 1,5 juta ton sebagaimana disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Saat ini, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan SPHP 2026.
Selain SPHP, skema RPATA juga digunakan untuk memperpanjang program bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 berupa beras dan minyak goreng kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta PBP, yang setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman.
"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton," ujarnya.
Amran juga menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha perberasan untuk memasang harga di atas ketentuan karena ketersediaan pasokan sangat mencukupi.
- Penulis :
- Gerry Eka
