Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pada Selasa (10/12). Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK.
Penggeledahan di kantor Dishub Pekanbaru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, di mana tim KPK terlihat membawa sejumlah koper, tas ransel, dan kardus dari dalam gedung setelah memeriksa ruangan di lantai 1 dan 5 Gedung Belah Bubung. Kepala Dishub Pekanbaru, Yuliarso, juga terlihat dibawa keluar oleh tim KPK dan dimasukkan ke dalam mobil. Meskipun demikian, kantor Dishub tidak disegel, dan aktivitas pegawai di kantor tersebut terlihat berjalan seperti biasa.
Sementara itu, penggeledahan di kantor Kesbangpol Pekanbaru masih berlangsung. Penggeledahan ini diyakini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sebelumnya, yang melibatkan nama Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, serta Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Baca Juga:
KPK Kembali Terbitkan DPO Harun Masiku
Pada 2 Desember 2024, KPK menetapkan Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemkot Pekanbaru. Selain Mahiwa, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Pemkot Pekanbaru.
“KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada Rabu (4/12).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp6,8 miliar dari sejumlah lokasi. Sebanyak sembilan orang diamankan dalam operasi tersebut, dengan delapan di antaranya berasal dari Pekanbaru, dan satu orang lagi dari Jakarta.c
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
