Pantau - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, melewatkan peluang mencapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas pada Juli 2024 demi menenangkan mitra koalisi kanan ekstremnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich, menurut laporan dari Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN), dikutip Senin (25/11/2024).
Laporan itu menyebutkan, Hamas bersedia membebaskan beberapa sandera Israel tanpa menuntut gencatan senjata penuh sebagai imbalan. Hamas justru dituduh berupaya mengaitkan tahap pertama dan kedua dari usulan gencatan senjata Amerika Serikat (AS), yang mencakup bantuan kemanusiaan.
Kendati demikian, laporan itu memerinci lebih lanjut. Namun, Hamas berulang kali menegaskan, pihaknya hanya akan membebaskan sandera Israel jika kesepakatan mencakup penghentian total serangan Israel di Gaza.
Kala itu, proposal AS terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama melibatkan gencatan senjata segera, pembebasan sandera wanita, lansia, dan yang terluka, pertukaran tahanan, serta penarikan pasukan Israel dari area penduduk Gaza. Tahap ini juga mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, dan kembalinya warga sipil ke rumah mereka di seluruh Gaza.
Lalu pada tahap kedua, mengharuskan pembebasan semua sandera yang tersisa dan penarikan total pasukan Israel dari Gaza untuk mengakhiri krisis secara menyeluruh. Sementara di tahap ketiga melibatkan rekonstruksi Gaza selama beberapa tahun ke depan dan pemulangan jenazah tentara Israel.
Baca juga:
- Begini Nasib Politik Luar Negeri Israel Pasca-putusan ICC
- Netanyahu Dibidik ICC, PBB Tetap Jalin Kontak Terbatas
KAN melaporkan, Netanyahu menolak proposal tersebut, terutama menentang penarikan pasukan Israel dari Gaza, dengan area seperti Koridor Philadelphi dan poros Netzarim yang menjadi hambatan dalam proses gencatan senjata.
Salah satu sumber Israel yang tak disebut namanya, dikutip penyiar tersebut, mengatakan penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan itu untuk memenuhi tuntutan Ben-Gvir dan Smotrich, yang mengancam akan keluar dari pemerintahan jika kesepakatan ditandatangani.
Upaya mediasi yang dipimpin AS, Mesir, dan Qatar sejauh ini gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza. Namun, Washington percaya pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar oleh Israel pada 16 Oktober 2024 dapat membuka jalan bagi terobosan dalam pembicaraan.
Hamas, di sisi lain, menyatakan konflik hanya akan berakhir jika Israel menghentikan kampanye militernya di Gaza, yang telah menewaskan hampir 44.000 orang sejak Oktober 2023.
Tahun kedua genosida di Gaza menuai kecaman internasional yang semakin meningkat. Berbagai tokoh dan institusi mengecam serangan dan blokade bantuan sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan sebuah populasi.
Pada Kamis (21/11/2024), Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang brutalnya di Gaza.
- Penulis :
- Khalied Malvino
