Pantau - Konferensi Umum ke-69 Badan Energi Atom Internasional (IAEA) resmi dibuka pada Senin, 15 September 2025, di Wina, Austria, dengan penekanan pada pentingnya perlindungan terhadap rezim nonproliferasi nuklir dunia.
Konferensi ini menyoroti penggunaan energi dan teknologi nuklir secara damai, serta kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sistem nonproliferasi dari berbagai ancaman global.
Dalam pesan yang disampaikan Direktur Jenderal Kantor PBB di Wina, Ghada Waly, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan pentingnya peran IAEA dalam memastikan pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.
"Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa perangkat-perangkat ini memajukan pembangunan dan melindungi umat manusia," ungkap Guterres.
Ia juga menyerukan komitmen internasional untuk terus menghilangkan risiko penyebaran senjata nuklir.
Rezim Nonproliferasi di Bawah Tekanan Global
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyampaikan bahwa konferensi kali ini berlangsung di tengah situasi global yang kompleks dan penuh tantangan.
Ia menyebut meningkatnya ancaman terorisme, konflik bersenjata, dan melemahnya norma-norma nuklir sebagai faktor utama yang menempatkan sistem nonproliferasi dalam tekanan besar.
"Rezim nonproliferasi nuklir global berada di bawah tekanan signifikan dan membutuhkan perlindungan," ujarnya di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Grossi menyoroti pula ketimpangan global sebagai salah satu faktor yang memperburuk situasi keamanan nuklir.
Agenda Strategis dan Partisipasi Global
Konferensi ini dihadiri lebih dari 2.500 peserta, termasuk perwakilan dari negara anggota IAEA, organisasi internasional, serta organisasi nonpemerintah dari berbagai negara.
Pertemuan akan berlangsung hingga 19 September 2025, dengan sejumlah agenda utama seperti pembahasan Laporan Tahunan IAEA tahun 2024 dan penyusunan anggaran tahun 2026.
Delegasi juga akan membahas isu-isu penting terkait ilmu dan teknologi nuklir, keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir, serta situasi geopolitik di Ukraina, Timur Tengah, dan Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK).
- Penulis :
- Aditya Yohan
