Pantau - Pengamat politik AB Solissa menilai, kasus transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah isu paling spektakuler.
"Kalau ini betul, saya kira ini tragedi paling dahsyat dan memilukan dalam sejarah republik ini," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Jumat (10/3/2023).
Direktur Partner Politik Indonesia ini juga menekankan, KPK mesti serius mengusut kasus ini. Apalagi, lanjutnya, isu transaksi janggal ini disampaikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD.
"Dan kalau isu ini benar adanya, harus ditindak keras dengan hukuman yang paling maksimal," terangnya.
Wadaw! Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Libatkan 460 Orang
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan, transaksi janggal hingga Rp300 triliun dan melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009. Ia menuturkan, sempat ada beberapa yang dilaporkan namun tak ada kemajuan.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” kata Mahfud dalam pernyataannya seperti dilihat Pantau.com dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).
Mahfud menambahkan, sejak 2009, minim kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi janggal tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang baru terkuak buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
Mahfud lalu mengapresiasi langkah Menkeu Sri Mulyani yang kini tengah membenahi instansinya. Mahfud menyebut, transaksi janggal menumpuk di Kemenkeu karena saat itu Sri Mulyani belum menjadi menteri.
“Menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu sudah ganti menteri 4 kali kalau dari 2009 nggak bergerak, dan Keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga, ‘Pak, Bu, itu hanya kecil-kecil, ndak ada masalah. Ternyata, kalau mau dianggap ada masalah, sekarang ada masalah,” terangnya.
“Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tak bisa menyembunyikan apa pun kepada masyarakat sekarang ini, tidak tahu dari saya, tahu dari orang. ‘Pak, kok ada data baru Rp 500 M, si Rafael, lalu yang satunya, Pak, ada yang 3.000. Sudah tahu semua, kita tak boleh berbohong,” sambungnya.
"Kalau ini betul, saya kira ini tragedi paling dahsyat dan memilukan dalam sejarah republik ini," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Jumat (10/3/2023).
Direktur Partner Politik Indonesia ini juga menekankan, KPK mesti serius mengusut kasus ini. Apalagi, lanjutnya, isu transaksi janggal ini disampaikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD.
"Dan kalau isu ini benar adanya, harus ditindak keras dengan hukuman yang paling maksimal," terangnya.
Wadaw! Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Libatkan 460 Orang
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan, transaksi janggal hingga Rp300 triliun dan melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009. Ia menuturkan, sempat ada beberapa yang dilaporkan namun tak ada kemajuan.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” kata Mahfud dalam pernyataannya seperti dilihat Pantau.com dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).
Mahfud menambahkan, sejak 2009, minim kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi janggal tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang baru terkuak buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
Mahfud lalu mengapresiasi langkah Menkeu Sri Mulyani yang kini tengah membenahi instansinya. Mahfud menyebut, transaksi janggal menumpuk di Kemenkeu karena saat itu Sri Mulyani belum menjadi menteri.
“Menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu sudah ganti menteri 4 kali kalau dari 2009 nggak bergerak, dan Keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga, ‘Pak, Bu, itu hanya kecil-kecil, ndak ada masalah. Ternyata, kalau mau dianggap ada masalah, sekarang ada masalah,” terangnya.
“Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tak bisa menyembunyikan apa pun kepada masyarakat sekarang ini, tidak tahu dari saya, tahu dari orang. ‘Pak, kok ada data baru Rp 500 M, si Rafael, lalu yang satunya, Pak, ada yang 3.000. Sudah tahu semua, kita tak boleh berbohong,” sambungnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
