Pantau - Kasus pejabat pamer harta di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menjadi sorotan publik, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut bersuara dalam hal ini.
Pengamat politik AB Solisa menyebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mestinya bertanggung jawab untuk mengatasi polemik yang kini merangsek ke tubuh instansinya.
"Bahkan menurut saya, Sri Mulyani juga turut bertanggungjawab terhadap persoalan yang terjadi di kementerian yang ia pimpin. Kalau memang tidak bisa bertanggungjawab, baiknya Sri Mulyani mundur saja dari jabatannya sebagai Menkeu," tegasnya saat diwawancarai Pantau.com, Jumat (10/3/2023).
Ia menambahkan, jika persoalan ini tak dituntaskan, resistensi publik dalam membayar pajak akan semakin menguat.
"Artinya, public trust terhadap pejabat pajak bakal turun drastis, sehingga sangat berdampak signifika terhadap perekonomian negara," kata Direktur Partner Politik Indonesia ini.
Pejabat Pamer Harta Hinggap di Telinga Jokowi
Kabar soal pejabat negara yang hobi pamer harta di media sosial (medsos) akhirnya hinggap juga di telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mendesak para menteri dan kepala lembaga menertibkan tingkah laku pejabat di tiap instansinya. Jokowi juga menyebut, para pejabat hobi pamer harta di medsos tak pantas.
“Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu kalau birokrasi sangat-sangat tidak pantas,” ujar Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi menegaskan, instruksinya itu mesti dilakukan di semua instansi. Jokowi mengatakan, para pimpinan instansi harus bersih-bersih di lembaganya.
“Kemudian, di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Jokowi mengatakan pejabat yang memamerkan harta membuat rakyat kecewa.
“Pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis,” ujarnya.
Pengamat politik AB Solisa menyebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mestinya bertanggung jawab untuk mengatasi polemik yang kini merangsek ke tubuh instansinya.
"Bahkan menurut saya, Sri Mulyani juga turut bertanggungjawab terhadap persoalan yang terjadi di kementerian yang ia pimpin. Kalau memang tidak bisa bertanggungjawab, baiknya Sri Mulyani mundur saja dari jabatannya sebagai Menkeu," tegasnya saat diwawancarai Pantau.com, Jumat (10/3/2023).
Ia menambahkan, jika persoalan ini tak dituntaskan, resistensi publik dalam membayar pajak akan semakin menguat.
"Artinya, public trust terhadap pejabat pajak bakal turun drastis, sehingga sangat berdampak signifika terhadap perekonomian negara," kata Direktur Partner Politik Indonesia ini.
Pejabat Pamer Harta Hinggap di Telinga Jokowi
Kabar soal pejabat negara yang hobi pamer harta di media sosial (medsos) akhirnya hinggap juga di telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mendesak para menteri dan kepala lembaga menertibkan tingkah laku pejabat di tiap instansinya. Jokowi juga menyebut, para pejabat hobi pamer harta di medsos tak pantas.
“Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu kalau birokrasi sangat-sangat tidak pantas,” ujar Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi menegaskan, instruksinya itu mesti dilakukan di semua instansi. Jokowi mengatakan, para pimpinan instansi harus bersih-bersih di lembaganya.
“Kemudian, di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Jokowi mengatakan pejabat yang memamerkan harta membuat rakyat kecewa.
“Pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis,” ujarnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
