Pantau - Sekjen DPR RI, Indra Iskandar angkat bicara perihal kabar permintaan tiket kelas bisnis untuk perjalanan haji anggota DPR ke Garuda Indonesia.
Indra menegaskan, permintaan tersebut bukan secara cuma-cuma alias gratis. Setjen DPR tetap mengeluarkan biaya untuk perjalanan anggota DPR tersebut.
"Saya tegaskan di sini ya, kami tidak minta gratis. Kami tetap membayar karena paham sekali Garuda perusahaan Tbk. Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi 80 tiket," tegasnya, Kamis (15/6/2023).
Namun, ia menerangkan, sampai saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.
Maka itu, Indra mengaku kini pihaknya tengah mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir terkait perjalanan tersebut.
"Salah satunya, dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda jika sampai waktu yang ditentukan belum ada kepastian," lanjutnya.
Meski begitu, Indra berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri.
"Sehingga, DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan UU dengan baik. Sekaligus, memastikan jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut," kata Indra.
Sebelumnya, Dirut Garuda Irfan Setiaputra mengaku dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan tiket pesawat untuk tim pengawas haji DPR RI .
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (13/6/2023) lalu.
Indra menegaskan, permintaan tersebut bukan secara cuma-cuma alias gratis. Setjen DPR tetap mengeluarkan biaya untuk perjalanan anggota DPR tersebut.
"Saya tegaskan di sini ya, kami tidak minta gratis. Kami tetap membayar karena paham sekali Garuda perusahaan Tbk. Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi 80 tiket," tegasnya, Kamis (15/6/2023).
Namun, ia menerangkan, sampai saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.
Maka itu, Indra mengaku kini pihaknya tengah mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir terkait perjalanan tersebut.
"Salah satunya, dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda jika sampai waktu yang ditentukan belum ada kepastian," lanjutnya.
Meski begitu, Indra berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri.
"Sehingga, DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan UU dengan baik. Sekaligus, memastikan jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut," kata Indra.
Sebelumnya, Dirut Garuda Irfan Setiaputra mengaku dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan tiket pesawat untuk tim pengawas haji DPR RI .
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (13/6/2023) lalu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
