Pantau - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan seluruh piak mencari alternatif pengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ini.
"Yang pertama kita perlu tahu dulu apa konsep penggantinya. Kalau itu clear, baru kita bicara soal penghapusan," kata Huda kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).
Huda menuturkan, sistem PPDB zonasi ini sejatinya menguntungkan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk tetap memperoleh hak pendidikan. Meski begitu, Huda tak menyangkal selama PPDB bergulir, ada target pemerataan yang belum terpenuhi.
"Problem sesungguhnya adalah selama 10 tahun dilakukan sistem penerapan PPDB apa yang menjadi targetnya belum memenuhi, satu soal pemerataan," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA masih minim ditemui di sejumlah daerah. Huda lalu menegaskan, ada dua hal penting dalam pembenahan sektor pendidikan di Indonesia.
"Sebenarnya sistemnya mau apa pun clear gitu, jadi pemerintah saya kira akan lebih bagus untuk satu; peningkatan pemerataan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah rata," kata Huda.
"Kedua, pembangunan sekolah. Nah pembangunan sekolah itu bisa disiasati dengan sistem kolaborasi dengan sekolah swasta artinya pemerintah harus menyediakan pendanaan yang itu berlaku sama dengan diterapkan nanti di sekolah swasta," imbuhnya.
Huda mewanti-wanti kembali penerapan sistem PPDB zonasi pada dasarnya untuk pemerataan sekolah supaya menjadi favorit di semua tingkatan. Sayangnya, yang ditemui hingga kini tak ada perubahan yang signifikan.
"Yang terjadi 10 tahun diterapkan masih saja sekolah yang dulunya favorit tetap favorit, yang tidak favorit tidak berubah jadi favorit. Karena intervensi pemerintah relatif tidak maksimal," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
