Pantau - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengapresiasi langkah tegas dan konsisten Polri dalam memberantas premanisme di berbagai bentuknya, mulai dari preman jalanan, preman berseragam ormas, hingga preman bersetelan jas dan dasi.
Ia menilai upaya Polri penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
Dalam periode 1—9 Mei 2025, Polri tercatat telah mengungkap 3.326 kasus premanisme di seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk dalam capaian tersebut adalah penangkapan tiga pejabat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon yang diduga memalak proyek senilai Rp5 triliun.
Haidar menyatakan bahwa premanisme telah lama menjadi pekerjaan rumah besar bagi Polri.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah mengakui bahwa penanganan premanisme belum optimal di masa lalu.
Reformasi Polri Dinilai Membuahkan Hasil, Tapi Tantangan Masih Ada
Menurut Haidar, premanisme justru semakin mengakar meskipun terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan ini bukan untuk mendiskreditkan para kapolri sebelumnya, melainkan untuk menyoroti kompleksitas masalah sosial dan luasnya tanggung jawab institusi kepolisian.
Perubahan nyata mulai terlihat setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap Polri, yang dimulai pada era kepemimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Haidar menilai bahwa sejak awal menjabat, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit telah menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menjalankan instruksi presiden secara presisi dan terukur.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Polri, termasuk derasnya arus kebencian terhadap institusi kepolisian di media sosial.
Haidar menyebut bahwa Polri sering diposisikan serbasalah oleh berbagai kelompok, namun tetap membalas caci maki dengan prestasi nyata.
Menurutnya, slogan “no viral no justice” justru mencerminkan partisipasi aktif publik dalam mengawasi kinerja Polri.
Di akhir pernyataannya, Haidar menegaskan bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas kejahatan.
Diperlukan dukungan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar agenda penegakan hukum berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
