Pantau - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengawasan yang adaptif, berdampak, dan relevan terhadap tantangan zaman.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) BPKP Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta.
Muhammad Yusuf Ateh menyatakan bahwa perubahan lingkungan strategis menuntut respons cepat dan tepat dari seluruh jajaran BPKP.
Ia menyoroti pentingnya penajaman strategi pengawasan untuk menghadapi dinamika yang berkembang dengan cepat.
Dalam arahannya, Ateh meminta adanya kolaborasi antarunit kerja BPKP guna menyempurnakan strategi dan desain pengawasan agar tetap relevan serta memberikan dampak nyata.
Desain pengawasan, menurutnya, harus disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan program prioritas pemerintah.
"Pastikan kembali, semangat itu bangun lagi, urgensi kita apa, relevansinya apa, dan nilai yang mau kita capai dari semua program Presiden itu," ujarnya.
Fokus Efisiensi dan Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah
Kepala BPKP juga menegaskan bahwa setiap unit kerja wajib menentukan secara jelas tujuan serta manfaat dari pengawasan yang dilakukan.
Ia meminta unit kerja menyusun rencana pengawasan yang konkret dan terarah demi mewujudkan manfaat nyata dari kegiatan pengawasan.
Dalam rangka efisiensi sumber daya, Ateh menginstruksikan evaluasi terhadap penugasan yang tidak termasuk dalam agenda prioritas pengawasan (APP).
Langkah ini diambil agar pengawasan BPKP tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pengawasan BPKP diharapkan dapat mendukung tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik.
"Positioning kita BPKP sebagai auditor presiden, dan kita menjamin bahwa program-program Bapak Presiden bisa terlaksana secara akuntabel," kata Ateh.
Rakor tersebut juga menjadi dasar dalam penajaman strategi desain pengawasan yang siap diterapkan dalam struktur organisasi BPKP yang ada saat ini.
Ateh menambahkan bahwa strategi pengawasan harus fleksibel dalam menghadapi potensi perubahan struktur organisasi ke depan.
"Proses transisi diharapkan berjalan lancar melalui penyempurnaan proses bisnis di unit enabler yang mendukung tugas teknis kedeputian," ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
