Pantau - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf Irfan (Gus Irfan), mengadakan pertemuan informal dengan Timwas Haji DPR RI di Mina pada Sabtu malam, 7 Juni 2025, guna membahas evaluasi strategis pelaksanaan haji tahun ini dan persiapan untuk 2026.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan difokuskan pada berbagai isu teknis dan kebijakan.
Kuota, Penetapan Jemaah, dan Permasalahan Syarikah
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti masalah keterlambatan dalam penetapan kuota dan daftar nama jemaah, yang berdampak pada penanganan tidak terpadu oleh perusahaan penyelenggara (syarikah).
Ia menyampaikan "Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya, dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama".
Komisi VIII membuka opsi percepatan proses penetapan jemaah agar satu kloter ditangani secara utuh oleh satu syarikah, demi efisiensi dan kenyamanan.
Platform Nusuk dan Komunikasi Internasional
Pembahasan juga mencakup sistem digital Nusuk milik otoritas Arab Saudi yang digunakan sebagai basis verifikasi jemaah.
Marwan menilai implementasi sistem tersebut menimbulkan kebingungan karena diberlakukan secara mendadak dan ketat.
Ia mengatakan "Pihak Saudi maupun kita sama-sama gagap. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Kita harus mulai membangun komunikasi yang lebih kuat dan saling memahami antara pemerintah Indonesia dan Saudi, terutama dengan Kementerian Haji mereka".
Pada hari-hari terakhir keberangkatan, sistem Nusuk mulai dilonggarkan dengan membolehkan perwakilan jemaah mengurus administrasi.
Kendala Transportasi dan Evaluasi Petugas Haji
Isu lain yang mencuat adalah kemacetan dan keterlambatan transportasi bus menuju Armuzna (Arafah–Muzdalifah–Mina) akibat padatnya checkpoint.
Marwan menyatakan "Transportasi juga tergantung di setiap jalan karena ada checkpoint-checkpoint. Ini akan jadi bagian dari kajian untuk perbaikan ke depan".
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas petugas haji dan mengusulkan pelatihan intensif minimal tiga bulan bagi calon petugas.
Ia menegaskan "Petugas haji kita harus disiapkan dengan diklat minimal tiga bulan. Supaya mereka tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut".
- Penulis :
- Balian Godfrey
