Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) dijadikan pusat intervensi gizi nasional guna menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.
Menurut Edy, BGN perlu mengambil peran sentral dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting.
"Sudah saatnya BGN mengambil peran sentral. Tapi sebelum itu, perlu dilakukan reformulasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan programnya agar sejalan dengan kebutuhan lapangan dan mampu menekan angka stunting secara signifikan," ungkapnya.
Program Bergizi Harus Terpusat di BGN
Edy menyebutkan bahwa selama ini program pemberian makanan bergizi tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Ia menyarankan agar seluruh program pemberian makanan tambahan dialihkan dan dipusatkan di bawah BGN demi efektivitas dan efisiensi.
Edy menilai bahwa BGN yang memiliki anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari program prioritas nasional, terutama dalam menurunkan angka stunting.
"Program BGN yang punya anggaran besar seharusnya menjadi ikon utama Presiden dan program prioritas nasional. Tapi kenyataannya, program ini belum memberikan dampak yang maksimal," ia mengungkapkan.
Reformasi Kebijakan Gizi dan Peran SPPG
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa angka stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen.
Untuk itu, Edy menilai bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menjadi instrumen penting untuk menyatukan seluruh intervensi pemberian makanan bergizi secara terpusat di bawah BGN.
Dengan pemusatan intervensi gizi melalui BGN, ia meyakini langkah penanganan stunting akan menjadi lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Edy juga menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah tidak lagi memadai karena belum mengakomodasi keberadaan BGN sebagai tulang punggung kebijakan gizi nasional.
Ia berharap dengan pembaruan kebijakan dan pemusatan intervensi, angka stunting bisa ditekan lebih signifikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Anggaran dan Capaian Program MBG
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada 1 Juli 2025 melaporkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 7,1 persen dari total alokasi anggaran MBG dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa sebanyak 1.863 SPPG atau dapur umum telah beroperasi, menjangkau sekitar 5.588.419 orang penerima manfaat.
- Penulis :
- Arian Mesa
