Pemprov Kalteng Alokasikan Rp37 Miliar untuk BPJS Kesehatan Warga Miskin, Kartu Huma Betang Siap Dijalankan

Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 600 ribu warga miskin dan tidak mampu.

Skema Patungan dan Perluasan Cakupan BPJS

Dana tersebut merupakan hasil patungan antara pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng, dengan sasaran peserta yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagai warga miskin dan tidak mampu.

"Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang kami bayarkan sekitar 600 ribuan orang, dengan anggaran mencapai Rp37 miliar", ungkap pejabat Pemprov Kalteng.

Meski cakupan BPJS Kesehatan di Kalimantan Tengah telah mencapai angka tinggi, masih terdapat sebagian warga yang belum tercover dalam skema tersebut.

Untuk menutup celah itu, Pemprov Kalteng mengambil kebijakan menanggung langsung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang belum terlindungi, menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Kalau di data kami jumlah warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di Kalteng sudah 98 persen, malah pernah 100 persen", ujarnya.

Penurunan dari 100 persen menjadi 98 persen disebabkan oleh pembaruan data kependudukan yang berdampak pada jumlah peserta aktif BPJS.

Kesiapan Program Kartu Huma Betang

Pemprov Kalteng menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah "Kartu Huma Betang", yang digagas oleh Gubernur untuk menjamin pelayanan kesehatan warga tidak mampu.

Meskipun belum diluncurkan secara resmi, program ini telah berjalan dalam bentuk pelayanan nyata di lapangan.

"Contohnya, kalau ada pasien tidak mampu dan mau dirujuk, kan dibiayai oleh RSUD Doris, mulai dari transportasi, biaya makan dan lainnya, jadi tinggal diintegrasikan dalam Kartu Huma Betang. Jadi, dari sisi kesehatan, Kartu Huma Betang itu sudah siap kita", jelas pihak pemerintah daerah.

Dengan anggaran yang telah disiapkan dan sistem yang mulai berjalan, Pemprov Kalteng berharap seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh akses kesehatan secara merata dan berkelanjutan.