Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam dua inisiatif utama: penyelesaian permasalahan blankspot dan sinyal lemah, serta pembangunan kawasan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pusat data nasional di Pulau Bintan.
22 Blankspot dan Rencana Investasi Kawasan Digital
Pada Jumat, 25 Juli 2025, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bertemu Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di Jakarta untuk menyampaikan dua usulan strategis tersebut.
"Pemprov Kepri telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten, yakni Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun," ujar Nyanyang.
Wilayah seperti Natuna dan Anambas yang termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk Tambelan, Dabo, dan Lingga, dinilai membutuhkan penanganan prioritas.
Sementara itu, pembangunan kawasan AI dan pusat data nasional diusulkan berlokasi di bekas area tambang seluas 3.000 hektare di Pulau Bintan.
"Ini bukan sekadar infrastruktur digital. Ini adalah lompatan strategis agar Kepri menjadi beranda digital NKRI," tambahnya.
Lokasi tersebut dinilai strategis karena memiliki akses langsung ke jaringan kabel laut internasional dan potensi energi terbarukan seperti air, surya, dan angin.
Kolaborasi Pusat-Daerah dan Penekanan pada Teknologi Hijau
Proyek kawasan AI di Bintan akan mencakup integrasi pasokan listrik hingga satu gigawatt, klasifikasi data terbuka untuk layanan cloud pihak ketiga, serta didukung oleh Program Revitalisasi Nasional (PRN) dalam pengembangan energi di Tanjunguban dan Kijang.
Wamen Komdigi Nezar Patria menyatakan bahwa data lokasi dari Diskominfo Kepri sudah lengkap dan akan segera ditindaklanjuti oleh BAKTI Komdigi.
"Percepatan penyediaan infrastruktur TIK di wilayah 3T menjadi prioritas nasional dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital," katanya.
Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menambahkan bahwa proyek kawasan AI dan pusat data di Kepri sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kontribusi pemerintah daerah minimal sebesar 15 persen dari total nilai investasi.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta disebut sebagai kunci keberhasilan dan keadilan proyek.
"Pembangunan pusat data harus berbasis energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien. Kebutuhan daya untuk pemrosesan AI sangat besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan menjadi mutlak," tegas Mira.
- Penulis :
- Aditya Yohan
