Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem perizinan sebagai langkah krusial untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri nasional, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sistem Perizinan Dinilai Masih Rumit dan Hambat Investasi
Chusnunia menyatakan bahwa sistem perizinan yang saat ini masih rumit dan birokratis menjadi salah satu hambatan utama dalam menarik investasi, terutama di tengah kondisi industri manufaktur yang semakin berat.
"Kendala perizinan investasi masih menjadi tantangan besar di tengah kondisi industri manufaktur yang semakin berat. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor industri. Pemerintah harus serius melakukan reformasi perizinan agar peluang investasi lebih terbuka lebar," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa reformasi perizinan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka lapangan kerja baru, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, terus menyuarakan keprihatinan terhadap hambatan perizinan, khususnya yang dihadapi sektor ekonomi kreatif dan investasi berbasis potensi daerah.
"Permasalahan utama yang masih ada adalah birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, dan tingginya biaya administratif," tegasnya.
Regulasi Harus Konsisten, OSS-RBA Belum Optimal
Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, juga menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang dinilai belum optimal.
"UU Cipta Kerja dan OSS-RBA harus dijalankan sepenuhnya. Jangan sampai regulasi dan platform digital ini hanya menjadi formalitas belaka, sementara pelaksanaannya di lapangan tetap berbelit," ungkapnya.
Data menunjukkan bahwa industri manufaktur Indonesia mengalami kontraksi sepanjang pertengahan 2025, dengan Purchasing Managers' Index (PMI) terus menurun hingga Juni 2025.
Nunik menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat agar pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif.
Ia juga menekankan bahwa reformasi perizinan harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.
"Industri manufaktur juga berharap agar pemerintah dapat membatasi masuknya barang impor murah yang dapat memukul produk dalam negeri. Komitmen untuk melakukan reformasi perizinan yang konsisten dan berkelanjutan adalah kunci untuk memperkuat daya saing industri nasional," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
