Pantau - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berkomitmen menjadikan Makassar sebagai kota inklusif atau ramah disabilitas melalui kerja sama dengan Yayasan Kota Kita Surakarta.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut langsung kunjungan perwakilan Yayasan Kota Kita di Balai Kota untuk membahas rencana kerja sama tersebut.
"Kami menyambut dan mendukung penuh kegiatan Yayasan Kota Kita di Makassar," ujar Munafri.
Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan Makassar yang ramah dan setara bagi semua warganya tanpa terkecuali.
Munafri menyebut Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki kemajemukan dan toleransi tinggi.
Dua Inisiatif Utama dalam Program Makassar Inklusif Disabilitas
Lokal Fasilitator Kota Kita, Edi Ariadi, menjelaskan program ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Kota Kita dan Pemkot Makassar melalui Gerakan Kota Inklusif Makassar.
"Program tersebut berlangsung dari April 2025 hingga Desember 2026 dan mengusung dua inisiatif utama," kata Edi.
Inisiatif pertama adalah profiling Kota Makassar inklusif disabilitas, yaitu memetakan persebaran penyandang disabilitas untuk mengetahui kondisi, tantangan, dan aspirasi mereka.
"Profil ini diharapkan menjadi landasan data bagi pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar 2025–2030," ujar Edi.
Inisiatif kedua adalah memperkuat kapasitas organisasi penyandang disabilitas melalui pelatihan dan diskusi strategis.
"Program ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih erat antara organisasi penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Makassar, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk mendukung implementasi rencana aksi daerah tersebut," kata Edi.
Dukungan Multi Pihak dan Harapan Integrasi Kebijakan
Program ini mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Nasional Disabilitas, Ford Foundation, UNESCO, dan Terdisk sebagai mitra utama penyandang disabilitas di Makassar.
Selain pemetaan, hasil profiling akan menampilkan peta persebaran penyandang disabilitas sekaligus mengkontekstualisasikan isu strategis yang mereka hadapi.
Isu-isu tersebut meliputi akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik dan sosial, layanan kesehatan dan rehabilitasi, informasi dan komunikasi, kebencanaan, serta faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup penyandang disabilitas.
"Kami berharap hasil profiling ini dapat terintegrasi dengan program-program pemerintah yang sudah ada, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sektoral berbasis bukti," ucap Edi.
- Penulis :
- Arian Mesa
