Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa anggaran adalah instrumen penting sekaligus ideologis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, termasuk dalam konteks pengawasan obat dan makanan.
Ia menilai kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini menunjukkan tanda bahaya yang perlu segera ditangani.
"Anggaran adalah instrumen, bahkan boleh kita katakan menjadi salah satu instrumen ideologis bagi kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, maka kalau kita melihat bagaimana Bapak membuat angka 87 persen dengan angka yang besar dan merah, ini sebetulnya tanda bahaya Pak buat kita semua," ungkapnya.
Kritik Tajam pada Capaian Program dan Fokus Lembaga
Netty menyampaikan kritik tajam terhadap rendahnya capaian program BPOM dalam peningkatan pengetahuan masyarakat (32 persen), layanan informasi (66 persen), dan fasilitator pemberdayaan (23,5 persen).
Ia juga mempertanyakan pengajuan tambahan anggaran oleh BPOM, yang justru menempatkan dukungan manajemen dalam porsi besar, bukan pada fungsi inti seperti pengawasan dan penindakan.
"Ya terus kita mau berharap diapresiasi seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Bapak kemudian mengusulkan tambahan anggaran, kok saya agak terusik ya Pak, kenapa? Karena justru di sini dukungan manajemennya ini besar Pak, padahal fungsi pengawasan dan penindakan sekali lagi menjadi ruh dan DNA dari Badan POM," katanya.
Netty mengingatkan bahwa BPOM bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, namun kenyataannya belum memiliki kekuatan penuh dalam melaksanakan tugas pokoknya.
"Enggak punya power, enggak punya kekuatan. Padahal kita ini berhadapan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Kemudian juga gaya hidup masyarakat yang seringkali saya ulang-ulang Pak, masyarakat itu selalu mencari produk-produk yang terjangkau dengan kantongnya, produk-produk yang murah, produk-produk yang mudah didapatkan," jelasnya.
Wanti-wanti Jangan Lengah, Fokus Utama BPOM Harus Dijaga
Netty juga menyoroti penempatan program makan bergizi di BPOM, yang menurutnya bisa mengaburkan fokus utama lembaga tersebut sebagai pengawas obat dan makanan.
"Kenapa kemudian anggarannya juga ditaruh di Badan POM? Dengan tugas tambahan yang juga tidak kalah mulia, tapi harus kita luruskan ya, agar anggaran ini betul bisa digunakan sebesar-besarnya untuk melindungi rakyat Indonesia," ujarnya.
Ia menekankan bahwa BPOM mengawasi hampir 800 ribu produk, lebih dari 130 ribu izin edar, dan pangan olahan yang 55 persennya berasal dari UMKM.
Dengan beban tersebut, BPOM tidak boleh kehilangan orientasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas peredaran obat dan makanan.
"Kasian masyarakat kita kalau tidak mendapatkan pembinaan pendampingan dari tugas asasi Badan POM sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjalankan fungsi pengawasan dan peredaran obat dan makanan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
