Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk merespons kritik masyarakat dengan pendekatan dialog, komunikasi terbuka, dan sikap menenangkan guna menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.
Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.
"Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat," ujar Tito.
Tiga Arahan Utama: Dialog, Doa Bersama, dan Komunikasi Santun
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan humanis yang dapat dilakukan oleh kepala daerah melalui tiga langkah utama:
- Menjalin komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
- Menggelar doa lintas agama sebagai bentuk penguatan harmoni sosial.
- Menggunakan bahasa santun saat berkomunikasi kepada publik untuk meredakan ketegangan.
Tito menilai, pendekatan ini penting di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.
Respons positif langsung ditunjukkan oleh sejumlah kepala daerah yang mengimplementasikan instruksi tersebut dalam waktu singkat.
Daerah Langsung Tindak Lanjut Lewat Dialog dan Program Prorakyat
Beberapa kepala daerah mengambil langkah nyata untuk menerjemahkan arahan Mendagri:
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menggelar pertemuan terbuka bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah di Balai Kota guna menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Wali Kota Medan, Rico Waas, mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kerukunan lintas agama.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan, serta mendorong keterlibatan warga menjaga keamanan lingkungan.
Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah juga meluncurkan kebijakan prorakyat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi:
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan BUMD untuk menggelar Gerakan Pangan Murah guna menekan harga kebutuhan pokok dan membantu masyarakat kecil.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menjalin kerja sama dengan Bulog agar kantor desa menjadi titik distribusi beras dalam program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Ia juga mengusulkan reaktivasi program Raskin bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Dialog Humanis Jadi Kunci Ketahanan Sosial Jangka Panjang
Menurut Tito, ruang dialog dan pendekatan humanis dapat memperkuat fondasi ketahanan sosial jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah daerah tak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkokoh hubungan antara rakyat dan pemimpinnya.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyambut baik instruksi Mendagri yang dinilai menyentuh esensi kepemimpinan.
"Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global," jelas Iwan.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tataran simbolik.
"Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
