Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Rudy Tanoe merupakan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, dua perusahaan yang terlibat dalam proses distribusi bansos.
Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang juga merespons langkah hukum Rudy Tanoe yang menggugat status tersangkanya melalui praperadilan.
"KPK menghormati hak hukum saudara BRT dalam pengajuan praperadilan," ujar Budi.
Rangkaian Penyidikan Sejak 2020 dan Kerugian Negara Rp200 Miliar
KPK telah menangani kasus dugaan korupsi bansos Kemensos sejak 6 Desember 2020, dimulai dari kasus suap pengadaan bansos wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Selanjutnya, pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan terkait penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020–2021.
Kemudian, pada 26 Juni 2024, KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Sebagai bagian dari proses hukum, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang bepergian ke luar negeri, yakni:
- Edi Suharto (ES), Staf Ahli Menteri Sosial
- Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT)
- Kanisius Jerry Tengker (KJT), Direktur Utama DNR Logistics 2018–2022
- Herry Tho (HER), Direktur Operasional DNR Logistics 2021–2024
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penetapan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020–2021.
Lembaga antikorupsi itu memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp200 miliar.
Rudy Tanoe Gugat KPK lewat Praperadilan
Sebagai respons atas penetapan tersangka, Rudy Tanoe mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 Agustus 2025.
Dalam permohonannya, ia meminta agar penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
