Pantau - Komisi XIII DPR RI memastikan tidak ada perubahan pada pagu anggaran mitra kerja mereka dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2026 setelah pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tersebut berlangsung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Hadir dalam rapat sejumlah mitra kerja Komisi XIII DPR RI, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal MPR RI, Sekretaris Jenderal DPD RI, Kepala BNPT, Kepala BPIP, serta Ketua LPSK.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa seluruh mitra kerja Komisi XIII tidak mengalami perubahan pagu anggaran setelah pembahasan di Banggar DPR RI.
"Berdasarkan surat Banggar DPR RI nomor B/13703/AG.05.025 tertanggal 11 September 2025, hasil pembahasan RUU APBN 2026 telah disampaikan kepada pimpinan komisi. Seluruh mitra kerja Komisi XIII tidak mengalami perubahan dari hasil pembahasan tersebut," ungkapnya.
Rincian Pagu Anggaran dan Fokus APBN 2026
Dalam APBN 2026, rincian pagu anggaran untuk mitra kerja Komisi XIII DPR RI ditetapkan sebagai berikut:
- MPR RI sebesar Rp1,05 triliun.
- Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp29,39 triliun.
- DPD RI sebesar Rp1,8 triliun.
- BNPT sebesar Rp1,71 triliun.
- BPIP sebesar Rp384,86 miliar.
- LPSK sebesar Rp259,22 miliar.
- Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp718,12 miliar.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp18,07 triliun.
Dewi Asmara menjelaskan bahwa penetapan pagu anggaran ini merupakan bagian dari siklus tahunan pembahasan APBN yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas.
"Kami menyampaikan pagu anggaran yang sudah ditetapkan bersama untuk disahkan dalam APBN 2026. Pemerintah kita tentu masih berbasis pada efisiensi, namun tetap menjaga efektivitas kerja. Karena itu, dalam rapat hari ini kami tidak melakukan pendalaman lebih jauh, sebab fungsi rapat ini adalah budgeting," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi XIII DPR RI tetap membuka ruang pendalaman pada kesempatan berikutnya, khususnya bersama pejabat eselon terkait, untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan memungkinkan adanya pergeseran anggaran demi pemerataan.
APBN 2026 sendiri mengusung tema "Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan" dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, serta pemantapan disiplin fiskal.
- Penulis :
- Arian Mesa
