Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengawal secara ketat pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2026 agar tepat sasaran, khususnya untuk bantuan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Hal itu disampaikan Fikri dalam rapat kerja Komisi X bersama Kemendikdasmen pada Senin (15/9), yang membahas penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2026.
"Catatan-catatan yang diberikan itu supaya dikawal, sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Kemendikdasmen, tapi lewat Kementerian Keuangan," ujarnya.
Desak Penyelesaian Status Guru P3K dan Peningkatan Gaji Honorer
Fikri mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah lulus seleksi, namun belum mendapat alokasi anggaran meski dana sudah tersedia.
"Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Bapak Menteri juga begitu, lewat transfer ke daerah. Nah, karena ini hak mereka, saya kira bagaimana bersama-sama supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia," jelasnya.
Ia juga menyoroti rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini sangat baik dan perlu menjadi prioritas dalam anggaran berjalan.
Soroti Program Indonesia Pintar dan Infrastruktur Sekolah
Dalam rapat tersebut, Fikri turut menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk untuk jenjang PAUD dan TK.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas banyaknya laporan tentang sekolah yang ambruk, dan mendukung penuh tekad Presiden untuk merampungkan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dalam tiga tahun ke depan.
Abdul Fikri Faqih merupakan politikus dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah, meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
- Penulis :
- Aditya Yohan
