Pantau - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan fokus pada penyederhanaan skema pembiayaan serta rencana kemandirian ekonomi desa.
Percepatan Pembiayaan dan Infrastruktur
Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi regional Kopdes Merah Putih di Kantor OJK Bali, Denpasar.
Rapat tersebut bertujuan untuk sosialisasi skema pembiayaan dan pelatihan pengajuan business proposal bagi Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kemenkop menekankan pentingnya percepatan pembiayaan investasi, bukan hanya untuk modal kerja, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur fisik.
"Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar pembiayaan tidak hanya untuk modal kerja seperti pembelian produk komunitas dari BUMN, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti gudang dan fasilitas penyimpanan," ungkap Zabadi.
Lebih dari 80 persen Kopdes Merah Putih diketahui belum memiliki aset fisik berupa gudang atau bangunan sehingga menjadi hambatan dalam penyaluran barang subsidi dan kebutuhan dasar.
"Pemerintah menargetkan agar hingga akhir tahun, lebih dari 80 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi secara optimal," tambah Zabadi.
Ia menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari revolusi gerakan koperasi untuk menjadikan Kopdes sebagai agregator dan konsolidator ekonomi desa.
"Itu menjadi wajib yang harus kita siapkan. Makanya Presiden kemarin di Ratas juga menegaskan, wajib adanya ketersediaan gudang. Bahkan Presiden menyebut memulai kembali ukurannya minimal 20x30 meter," jelasnya.
Dukungan Daerah dan Pengawasan Ketat
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh menyebut Bali memiliki 716 Kopdes Merah Putih berbadan hukum.
"Meski demikian, pengembangan koperasi ini awalnya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti permodalan, kompetensi pengurus dan pengawas, minimnya sarana prasarana, serta keterbatasan tenaga pendamping khusus," ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Satgas Provinsi Bali bersama Satgas Kota menggelar pelatihan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi.
"Sudah ada tiga angkatan pelatihan yang diikuti sekitar 90 pengurus Kopdes Merah Putih, dan beberapa kabupaten juga telah melaksanakan pelatihan serupa dengan dukungan anggaran daerah," tambahnya.
Selain itu, 75 persen Kopdes Merah Putih di Bali kini sudah terdaftar dan aktif di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES).
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR Nengah Senantara yang menyebut Kopdes Merah Putih sebagai "bayi ajaib" dengan potensi besar.
"Hal ini menjadikan koperasi ini memiliki fondasi yang kuat dan pengelolaan yang transparan. Saya optimis, masa depan kemandirian ekonomi di desa kelurahan melalui Kopdes Merah Putih," ucap Nengah.
Ia menjelaskan bahwa modal yang disiapkan mencapai Rp400 triliun dengan pengawasan dari 18 kementerian/lembaga serta lembaga negara lain, termasuk KPK dan kepolisian.
Rapat Koordinasi Regional ini digelar pertama kali di Bali dengan dihadiri perwakilan dari NTB, NTT, Yogyakarta, hingga Papua Barat.
Rangkaian rakor akan dibagi menjadi enam wilayah: Bali, Batam, Makassar, Banten, Pontianak, dan Ternate, dengan pelaksanaan berikutnya dijadwalkan di Batam.
- Penulis :
- Shila Glorya
