Pantau - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji dan Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi sepakat perlunya perbaikan sistem royalti lagu di Indonesia agar lebih transparan, adil, dan mudah diakses.
Komitmen Golkar Kawal Aspirasi Pencipta Lagu
Kesepakatan itu lahir dalam audiensi AKSI dengan Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sarmuji menegaskan komitmen Golkar untuk mengawal aspirasi pencipta lagu agar tata kelola royalti tidak berbelit-belit dan tidak merugikan pencipta.
"Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya," ungkapnya.
Ia menambahkan dukungan Golkar berpijak pada semangat menghadirkan sistem adil dan memudahkan semua pihak.
"Pada prinsipnya kami mendukung apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan para pencipta lagu. Sistemnya memang perlu diperbaiki, dan sistem itu harus transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak, tidak hanya bagi para pencipta lagu tetapi juga bagi dunia usaha," tegas Sarmuji.
Menurutnya, perbaikan sistem royalti akan mempermudah dunia usaha dalam membayar royalti sehingga bisa menggunakan karya musik secara sah.
"Memudahkan ini maksudnya, misalnya, dunia usaha, pertunjukan, kafe, restoran, hotel, dan lain-lain, mudah meminta izin untuk menggunakan lagu dari pencipta lagu," ujarnya.
Ia menekankan aturan harus seimbang agar tidak membebani pelaku usaha.
"Kami ingin agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Justru sistem yang sederhana dan jelas akan membuat mereka lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya," katanya.
Usulan AKSI dan Tuntutan Revisi Regulasi
Piyu Padi menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Hak Cipta agar perlindungan hukum pencipta musik lebih nyata.
Ia menekankan royalti konser harus dibayarkan sebelum acara dimulai.
"Tanpa lagu, tidak ada konser. Royalti bukan sekadar beban promotor, tapi tanggung jawab bersama artis, manajemen, dan penyelenggara untuk memastikan hak ekonomi pencipta terpenuhi," ujarnya.
AKSI menawarkan skema Hybrid System, yakni kombinasi blanket license untuk media penyiaran, kafe, hotel dengan direct license untuk konser.
Pola ini lazim digunakan secara internasional dan dinilai lebih adil bagi pencipta musik.
AKSI menilai skema 2 persen dari penjualan tiket selama ini tidak efektif.
Sebagai alternatif, diusulkan 10 persen dari honorarium artis (pro rata per lagu) atau 2 persen dari median harga tiket dikalikan kapasitas venue (pro rata per lagu).
Untuk acara non-tiket seperti pernikahan, diusulkan 10 persen dari honorarium artis atau band.
Selain tarif, Piyu menekankan aturan jelas terkait hak moral pencipta, digitalisasi sistem penarikan royalti berbasis langganan, serta pengawasan pembajakan digital dan penggunaan kecerdasan buatan (AI).
"Negara wajib memberi perlindungan nyata, bukan sekadar retorika. Kreativitas harus berjalan seiring kepastian hukum," ucapnya.
Dukungan Legislator Golkar
Bendahara Fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyoroti kebingungan tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
"Cara LMKN mengumpulkan dan mendistribusikan royalti masih membingungkan. Kami siap mengawal agar penegakan hukum berjalan," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Golkar, Ilham Permana, menilai ekosistem musik nasional harus lebih sehat.
"Kami berpihak pada pencipta lagu. Harus ada ekosistem yang memberikan kepastian, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak," tegas Ilham.
Pertemuan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara sebagai ruang dialog konstruktif antara legislator dan musisi.
Diskusi berlangsung hangat dengan fokus membangun tata kelola royalti lebih baik, untuk pencipta maupun industri hiburan secara keseluruhan.
Fraksi Golkar dan AKSI sepakat perlunya langkah nyata melalui revisi regulasi, pembenahan lembaga pengelola royalti, serta inovasi sistem digital.
Dengan langkah tersebut, hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik nasional yang sehat dan berdaya saing.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
