Pantau - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan peran sentral koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia yang sejalan dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Ferry menyatakan, "Presiden Prabowo mengamanatkan agar koperasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkapnya.
Ia menekankan koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha kolektif yang memberdayakan masyarakat desa, bukan hanya dijadikan objek pembangunan.
Menurutnya, koperasi berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi dari bawah.
"Rakyat kecil, yang lemah dan dhuafa, harus dihimpun dalam kekuatan ekonomi melalui koperasi. Inilah hakikat ekonomi kerakyatan," tegas Ferry.
Pemerintah, kata Ferry, tengah menyiapkan pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan.
"Kami ingin koperasi memiliki ruang yang lebih luas. Saat ini ada 22 regulasi yang justru membatasi, termasuk larangan mendirikan bank, rumah sakit, hingga penyelenggaraan umroh dan haji," ujarnya.
Tantangan dan Kolaborasi Koperasi
Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi koperasi dengan BUMN, swasta, dan korporasi agar dapat tumbuh bersama tanpa saling menindas.
Ia menegaskan Indonesia tidak menolak masuknya modal asing, namun harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
"Yang kita tolak adalah dominasi yang mengatur negara dan menekan ekonomi rakyat," katanya.
Selain itu, ia mengkritisi derasnya arus impor yang menekan koperasi di sektor pertanian dan tekstil.
Ferry menyinggung pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang kini mayoritas sahamnya dimiliki asing sebagai pelajaran penting.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng kalangan akademisi dan tokoh masyarakat guna mengembangkan sistem data desa presisi yang dapat memperbaiki akurasi kebijakan pembangunan.
"Belajar dari Tiongkok, mereka berhasil mengentaskan kemiskinan melalui data yang presisi. Indonesia harus bisa melakukan hal yang sama," ujarnya.
Ferry berharap civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa dan koperasi yang berbasis data valid.
Dalam seminar tersebut turut hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas, Rektor UPI Didi Sukyadi, Guru Besar UPI Eeng Ahman, serta Adi Hidayat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
