Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya kedaulatan komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan bangsa saat menghadiri upacara Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 27 September 2025.
Peringatan Sejarah Perjuangan Postel
Dalam sambutannya, Meutya mengingatkan kembali perjuangan Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945 yang berhasil mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari pemerintah Jepang.
"Peristiwa ini mengingat bahwa kedaulatan komunikasi adalah bagian yang amat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan bangsa," ungkapnya.
PTT yang kini menjadi Museum Pos disebut sebagai saksi pentingnya penguasaan sarana penyebaran informasi dalam memperkuat kedaulatan negara.
Penguatan Ekosistem Pos dan Telekomunikasi
Selain mengenang sejarah, Meutya menekankan pentingnya penguatan layanan pos dan telekomunikasi di era digital.
Ia menyampaikan bahwa kemandirian ekonomi harus dibangun dengan memperkuat jalur distribusi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial.
Regulasi ini bertujuan memperkuat ekosistem layanan pos sekaligus mendorong layanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Dengan itu, kita harapkan ke depan kolaborasi antara pelaku usaha bisa menjangkau lebih dari 50 persen wilayah provinsi di Indonesia," ia mengungkapkan.
Menkomdigi juga menekankan perlunya penguatan ekosistem industri telekomunikasi dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
Menurutnya, penguasaan ruang komunikasi dan digital saat ini merupakan bagian penting dari upaya pertahanan bangsa.
- Penulis :
- Arian Mesa
