Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Prabowo Minta Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Dipolitisasi

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Prabowo Minta Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Dipolitisasi
Foto: Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi jajaran kabinet Merah Putih memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu 27/9/2025 (sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto meminta kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah tidak dipolitisasi.

"Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi," ungkap Prabowo saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

Prabowo baru kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari, namun ia menegaskan tetap memantau perkembangan kasus keracunan MBG.

Presiden Akan Panggil Kepala BGN

Presiden menyampaikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta sejumlah pejabat terkait untuk membahas penanganan masalah.

Menurutnya, kasus keracunan MBG merupakan persoalan besar yang harus ditangani serius.

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," ujarnya.

Prabowo menegaskan tujuan utama MBG adalah membantu anak-anak yang masih kesulitan mendapatkan makanan bergizi.

Ia mencontohkan masih banyak anak hanya mampu makan nasi dengan garam.

"Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," tegasnya.

Langkah Antisipasi BGN

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah meningkat hingga menyebabkan banyak siswa dirawat medis.

BGN sebagai penanggung jawab program telah mengeluarkan kebijakan antisipasi terhadap kejadian tersebut.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, "Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat."

Sebagai bagian dari pengawasan, BGN mengerahkan tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian.

Tim tersebut bertugas mengevaluasi kondisi dapur secara langsung serta memastikan pemenuhan standar sesuai petunjuk teknis.

"Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini," tegas Nanik.

Penulis :
Arian Mesa